BHS Gagas Damkar Sidoarjo Jadi OPD
Peran vital pemadam kebakaran (Damkar) menjadi perhatian serius bakal calon bupati (Bacabup) Sidoarjo 2020, Bambang Haryo Soekartono (BHS).
risky
Jun 30, 2020 06:13
0
Sidoarjo, HARIAN BANGSA.net - Peran vital pemadam kebakaran (Damkar) menjadi perhatian serius bakal calon bupati (Bacabup) Sidoarjo 2020, Bambang Haryo Soekartono (BHS). Mantan anggota DPR RI ini berancang-ancang bakal menjadikan Damkar sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Sidoarjo.
Menurut BHS, Tim Damkar adalah penyelamat nyawa dan barang publik. Perannya sangat vital dan dibutuhkan oleh masyarakat saat terjadi kebakaran. "Kalau saya diamanahi sebagai bupati, saya akan pisahkan untuk jadi dinas (OPD) tersendiri," cetusnya saat mengunjungi Pos Damkar Unit Porong, di Kompleks Pasar Baru Porong, Selasa (30/6).
Diketahui saat ini, Damkar menjadi salah satu bidang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo. Sebagai perbandingan, di Kota Surabaya, Damkar sudah berbentuk sebuah dinas tersendiri. "Ini (pemadam kebakaran) nggak bisa digabung dengan BPBD yang tugasnya sudah banyak sekali," tandas BHS.
Saat mengunjungi Pos Damkar Unit Porong, politikus Partai Gerindra ini menemukan Tim Damkar tidak dilengkapi peralatan yang memadai. Di pos Damkar tersebut, hanya ada dua baju alat pelindung diri (APD) untuk penahan panas. Padahal, tim beranggotakan delapan orang.
Kata BHS, mestinya petugas Damkar tersebut dilengkapi dengan perlengkapan standar pemadam kebakaran. Di antaranya baju tahan api. Pun dengan sepatu. Kondisinya tampak sudah usang. Sebab sudah berumur sekitar tiga tahun. "Banyak yang sudah jebol. Sampai ditembel-tembel hanya untuk agar mereka safety (aman)," beber BHS.
Selain peralatan, BHS juga menyoroti kesejahteraan petugas Damkar, yang berstatus tenaga harian lepas (THL), digaji Rp 2 Juta per bulan, yang nilainya di bawah UMR. Padahal, kata BHS, tingkat sumber daya manusia (SDM) para petugas Damkar ini sudah mencukupi. "Tolong diingat, SDM adalah aset terbesar dari suatu wilayah, bukan kekayaannya," tandasnya.
Masalah asuransi jiwa juga menjadi perhatian BHS. Meski menghadapi resiko yang besar, ternyata para petugas Damkar ini belum mendapatkan jaminan asuransi jiwa. "Beliau-beliau ini menghadapi risiko yang demikian besar. Tapi tidak diasuransikan jiwa. Kalau saya diamanahi sebagai bupati, saya akan perhatikan masalah ini," tegas alumnus ITS Surabaya ini.
Komandan peleton (Danton) PMK unit Poron, Roy Midad berharap keberadaan petugas Damkar terus mendapatkan perhatian dari pihak terkait, terutama kesejahteraan dan pemberian asuransi jiwa. Dia berharap, jika nanti BHS menjadi Bupati Sidoarjo, memperhatikan nasib para petugas Damkar. (sta/rd)
