DPRD Gresik Berharap Bupati Bisa Wujudkan 9 Isu Strategis  di Tahun 2022

Gresik, HB.net - DPRD  Gresik berharap Pemkab Gresik di bawah kepemimpinan Bupati dan Wabup Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) dan Aminatun Habibah (Bu Min), bisa mewujudkan 9 isu strategis yang didapatkan DPRD dari masukan masyarakat melalui program pokok-pokok pikiran (pokir), baik melalui serap aspirasi dan program lain. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Gresik, Much Abdul Qodir, Senin (23/3). 

"Dari hasil serap aspirasi masyarakat yang kemudian kami rangkum dalam pokir dapat kami simpulkan ada 9 isu strategis yang diharapkan oleh masyarakat bisa diwujudkan pemerintah di tahun 2022,"ujar Abdul Qodir kepada  HARIAN BANGSA.

Ditegaskan Abdul Qodir, ke-9 isu strategis dimaksuda adalah,  infrastruktur jalan kabupaten Gresik dan jalan poros desa (JPD) belum  mampu memberi dukungan maksimal terhadap upaya menciptakan transportasi yang aman dengan keterhubungan (konektifitas) yang efektif,  peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menghadapi tingginya  keluhan layanan pendidikan, kesehatan dan kerentanan masyarakat miskin terhadap fluktuasi ekonomi makro. 

"Banjir Kali Lamong  adalah masalah lama yang hingga kini belum juga teratasi dan menjadi harapan besar masyarakat Gresik selatan bisa dituntaskan di pemerintahan Gresik Baru,"ucap Abdul Qodir.

Kemudian isu strategis lain,  sebagian besar aktivitas masyarakat dari dunia usaha masih belum diarahkan dalam perspektif ramah lingkungan,  seiring telah beroperasinya jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM), wilayah selatan Gresik belum mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Gresik, dan sampai akhir 2020 pandemi Covid-19 telah melemahkan ketahanan ekonomi masyarakat.

Ketua DPRD Gresik, Much Abdul Qodir.SYUHUD/HB

"Problem  mendasar pendidikan masih berada di rendahnya kemampuan masyarakat membiayai kelanjutan sekolah anak-anaknya juga menjadi isu strategis,"beber Ketua DPC PKB Gresik ini.

Adapun isu strategis lain, masih kata Abdul Qodir adalah,  kualitas layanan kesehatan di area perdesaan terutama pada kurangnya tenaga medis spesialis dan cakupan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin. 

"Juga, lemahnya daya saing sektor pengrajin makanan dan non makanan  (UMKM) Gresik menyebabkan banyak kelompok usaha masih skala rumah tangga,"jlentrehnya.

Masih kata Abdul Qodir, masyarakat  responden memberikan atensi besar terhadap  sarana pendidikan menjadi prioritas pembangunan daerah pada tahun berikutnya karena pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah yang diharapkan dapat  meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pendidikan.

"Sarana lain  yang harus dibangun dan diperbaiki dari hasil serap aspirasi   adalah perbaikan sarana layanan umum dan pemerintahan.  Dari total responden, sebanyak 16 persen  responden mendorong Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan dan memperbaiki sarana layanan umum dan sarana pemerintahan. Sebab, dengan adanya  perbaikan sarana tersebut, masyarakat berharap kinerja pelayanan publik  dan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Gresik dapat meningkat, " jlentrehnya.

Selanjutnya,  kata  Abdul Qodir aspirasi masyarakat 14 persen masyarakat mengharapkan Pemerintah  Kabupaten Gresik memperbaiki dan menambah sarana kesehatan. Sebab, masyarakat responden  menyoroti masih kurangnya sarana kesehatan bagi masyarakat. " Salah satu masalah sarana kesehatan yang menjadi perhatian adalah kurangnya fasilitas kesehatan baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit Umum (RSUD), " jlentrehnya.

Pembangunan dan Perbaikan Utilitas di Kabupaten Gresik, kata Abdul Qodir,  juga menjadi harapan masyarakat bisa diwujudkan. Untuk  utilitas yang dimaksud pada kuisioner/angket dimaksud  berupa fasilitas  kelengkapan penunjang pada pelayanan lingkungan hunian.

"Sehingga  responden diberikan pilihan bentuk utilitas yaitu panerangan jalan  umum (JPU), jaringan listrik, jaringan telepon, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas air bersih, transportasi, dan jaringan gas. Tanggapan masyarakat responden terhadap masalah pembangunan utilitas di Kabupaten Gresik utamanya  terfokus pada permasalahan PJ yang menjadi  prioritas masalah pada bentuk utilitas umum di Kabupaten Gresik, dimana ada sebanyak 37 persen  responden menghadapi dan mengeluhkan kurangnya fasilitas PJU di lingkungan hunian mereka,"jlentrehnya.

Ditambahkan Abdul Qodir, prioritas masalah selanjutnya  adalah pemenuhan kebutuhan air bersih. Ada sebanyak 36 persen responden  mengeluhkan kurangnya pasokan air bersih dan buruknya kualitas air dari BUMD  PDAM Giri Tirta. Dimana,  masyarakat mengharapkan Pemerintah Kabupaten  Gresik untuk mengevaluasi dan menyelesaikan masalah air bersih yang  dikelola oleh PDAM Giri Tirta. " Peningkatan produktivitas pertanian selain sektor industri dan pariwisata di Kabupaten Gresik,  juga  memiliki  potensi unggulan pada sektor pertanian dan perikanan. Sebab, mayoritas  masyarakat Gresik merupakan petani sawah dan petani tambak. Sehingga,  angket ini juga terdapat indikator pertanian untuk mengukur keinginan  masyarakat pada produktivitas sektor pertanian,"terangnya.

Ketua DPRD Gresik Much. Abdul Qodir (tengah) bersama Wakil Ketua Ahmad Nurhamim dan Mujid Riduan.SYUHUD/HB

Adapun  permasalahan bidang layanan dasar masalah yang dihadapi masyarakat pada bidang layanan dasar di  Kabupaten Gresik mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,  sosial, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, kependudukan, dan  layanan dasar lainnya. Masyarakat berpendapat, terhadap permasalahan  yang dihadapi pada bidang layanan dasar ini utamanya pada bidang  pendidikan.

"Ada  sebanyak 29 persen  responden berpendapat bahwa masalah bidang  pendidikan meliputi  biaya pendidikan yang dianggap mahal  sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya,  sarana dan prasarana pendidikan utamanya  kondisi gedung sekolah yang tidak layak,  rendahnya akses pendidikan  bagi masyarakat yang mana banyak siswa tidak dapat melanjutkan ke sekolah favorit karena terkendala pada Penerimaan Peserta Didik (PPDB)  sistem zonasi, " paparnya.

Selanjutnya,  masih kata Abdul Qodir, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah masalah ekonomi. Ada sebanyak 15 persen  responden berpendapat bahwa kondisi  pandemi Covid-19 ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini ditandai dengan lemahnya daya beli masyarakat  karena penurunan penghasilan masyarakat.

Yang terakhir, tambah Abdul Qodir, adalah  permasalahan  kesehatan. Ada sebanyak  13 persen masyarakat  responden berpendapat bahwa masalah-masalah kesehatan yang  dihadapi masyarakat adalah  lemahnya pelayanan dan fasilitas  kesehatan termasuk kurangnya tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang tersedia di Puskesmas dan RSUD, pelayanan jaminan kesehatan antara lain BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Gresik Sehat  (KGS), dan Lambannya penanganan dan penanggulangan Covid-19. (hud/ns)