DPRD Gresik Minta CSR Diprioritaskan Program Penanganan Kemiskinan 

Gresik - HARIAN BANGSA

Tingginya gelontoran dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan untuk sejumlah proyek pemerintah, kian memantik reaksi masyarakat, khususnya kalangan DPRD setempat. Pasalnya, gelontoran CSR itu tak berbanding lurus dengan sejumlah problem pemerintah yang belum bisa diatasi karena keterbatasan anggaran.

Sebagai contoh, kemiskinan, dan pengangguran yang masih tinggi yang membutuhkan asupan dana besar untuk mengatasinya. "Memang saya akui dana CSR yang banyak digunakan pemerintah untuk membangun sejumlah proyek saat ini tengah viral dan menjadi perhatian DPRD. Mengapa sebab, masih banyak problem pemerintah yang belum teratasi karena problem anggaran, " ujar  Ketua Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) DPRD Gresik, Khoirul Huda, Rabu (12/2/2020).

Menurut Huda, seyogyanya Pemkab Gresik lebih memerioritaskan  dana CSR perusahaan untuk kepentingan masyarakat yang lebih urgen.

Misalnya, penanganan kemiskinan pengangguran, dan lainnya. "Kami berharap pemerintah daerah mengevaluasi kebijakan CSR untuk membangun sejumlah proyek, sebab banyak problem masyarakat belum teratasi," pintanya.

CSR lanjut Huda, bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat. Misalkan, untuk pembiayaan pendidikan gratis bagi anak miskin, pelatihan kerja bagi anak miskin, pelayanan kesehatan bagi warga miskin bila belum mempunyai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menurut Huda, begitu panggilan akrabnya, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik tergolong tinggi dibanding daerah tetangga Gresik seperti Mojokerto, dan Sidoarjo, maupun daerah lain seperti Banyuwangi yang rata-rata di bawah angka 10 persen. "Angka kemiskinan masih di atas 11, 80  persen," jelasnya. "Sementara pengangguran produktif pada 2018 saja masih tercatat sebanyak 31.000 lebih," sambung anggota Komisi IV ini.

Penurunan angka kemiskinan di Gresik kata Huda juga  kalah dengan kabupaten/kota tetangga dimaksud.

Menurut Huda, Kabupaten Gresik berdasarkan data di Pemprov Jatim kemiskinan masih tergolong tinggi masuk zona kuning. "Saya pernah ikut paparan di Bappeda Provinsi angka kemiskinan di Gresik masih kategori kuning, makanya Gresik harus kerja keras mengatasinya,"  pintanya.

Merujuk Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang salah satunya program prioritas soal kemiskinan, maka sangat tak relevan kalau kemiskinan di Gresik masih tinggi. "Fakta di ini menunjukkan program pengentasan kemiskinan tak tergarap dengan baik, dan anggaran tak dialokasikan sesuai porsinya," paparnya.

Huda mengungkapkan, saat dirinya menjabat Ketua Komisi IV  pernah menanyakan ke  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial yang salah satu bidangnya menangani kemiskinan. "Selaku Ketua Komisi IV saya  pernah minta kepada Dinas Sosial soal dota valid kemiskinan di Kabupaten Gresik. Tapi gak punya. Justeru terkesan saling lempar," ungkapnya.

Sama  halnya dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). OPD ini juga kata Huda  tak memiliki data valid soal angka pengangguran. "Wong data saja gak punya secara valid bagaimana menangani kemiskinan dan pengangguran," kritiknya.

Seharusnya, tambah Huda, Pemkab Gresik membuat terobosan (program) dalam penanangan kemiskinan dan pengangguran. Misalnya, dengan memanfaatkan potensi daerah seperti keberadaan perusahaan.

Praktiknya, bisa dengan  memperbanyak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri(SMKN). "Sehingga, mereka setelah lulus sekolah dan tak bisa meneruskan jenjang pendidikan (kuliah), mereka siap kerja," katanya. "Juga nengaktifkan program pelatihan kerja, sehingga pengangguran di Gresik terus bisa berkurang. Program tersebut juga bisa dikerjasamakan dengan perusahaan lewat CSR," pungkasnya. (hud/ros)