Gubernur Khofifah Luncurkan 3 Inovasi Digital Terkait Proses PJB

Gubernur Khofifah Luncurkan 3 Inovasi Digital Terkait Proses PJB
peluncuran 3 aplikasj. foto: devy

Surabaya - HARIAN BANGSA

Secara resmi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melaunching tiga aplikasi, guna menerapkan proses pengadaan barang/jasa (PBJ) yang tersistem, akuntabel dan transparan. Acara ini di selenggarakan di  Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (19/11).

Ketiga Aplikasi ini adalah Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo), Sistem Informasi Manajemen ASN Terpadu (Si Master) dan Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat Pesisir (Si Layar).

Khofifah mengatakan, bahwa dengan dilaunchingnya aplikasi ini diharapkan dapat menutup celah praktek korupsi, melalui pendekatan teknologi informasi. Pola praktik tersebut menjadi bagian besar dalam hal pengadaan barang/jasa.

"Kita akan berusaha secara maksimalkan transformasi digital serta profesionalisme SDM dapat menekan pola praktik kolusi yang potensial di dalam hal pengadaan barang/jasa dapat diminimalisir," jelas gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Menurutnya, proses transformasi digital harus dilakukan karena di masing masing OPD telah memiliki aplikasi. Maka, kebutuhan saat ini sinergitas, konektivitas yang harus diutamakan yakni Big Data. Sehingga nantinya dari satu sumber dapat mengakses banyak informasi.

"Transformasi digital yang dilakukan harus berseiring dengan keberadaan SDM yang unggul dan profesional. Jatim Bejo ini merupakan sebuah proses transformasi digital yang harus bisa dimaksimalkan dalam seluruh format proses pengadaan barang/jasa," tambahnya.

Mantan Menteri Sosial menggarisbawahi pesan dari Presiden RI Jokowi yang disampaikan pada penghargan LKPP pada beberapa waktu lalu. Ada tiga pesan yang menjadi catatan peserta rakornas PBJP yaitu transformasi digital, profesionalisme SDM.

Serta pengadaan barang/jasa Rp. 2,5 M ke bawah dimaksimalkan untuk menyerap produk usaha mikro sedangkan untuk pengadaan barang/jasa di atas Rp. 2,5 M diwajibkan untuk mampu menyerap produk usaha kecil dan menengah.

"Maka pesan dari Pak Presiden ini harus segera di konsolidasikan antar OPD di lingkungan Pemprov Jatim agar produk UKM dan UMKM bisa terserap dengan baik. Ini yang harus ditindaklanjuti konsolidasi ditingkat bawah," imbuhnya.

Pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah.

"Pemprov Jatim berkewajiban untuk menjamin bahwa pengadaan barang/jasa akan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang besar (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Jatim Indah Wahyuni mengaku untuk Jatim Bejo adalah programnya. Sementara untuk Si Master merupakan program dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim dan Si Layar adalah program dari Ditpolairud Polda Jatim.

“Ini semua suatu inovasi yang diperuntukkan untuk masyarakat Jatim. Makanya kita launching secara bersamaan,” katanya.

Wanita yang akrab disapa Yuyun ini menambahkan inovasi ini proyek perubahan yang digagasnya. Manfaatnya akan diberikan kepada masyarakat.

“Kalau menurut KPK inovasi bisa dibuat dan untuk membawa kebaikan. Tapi, semua bergantung pada manusianya, kalau niatnya sudah tidak baik sebagus apapun programnya maka tidak akan berjalan dengan baik,” tuturnya. (dev)