Hari Jadi DPRD Nganjuk Diseminarkan

Merupakan kebanggaan tersendiri jika setiap lembaga paham atas sejarah berdirinya. Hal ini sebagai tolak ukur dan memotivasi ke arah yang lebih baik.

Hari Jadi DPRD Nganjuk Diseminarkan
Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahyono, membuka seminar penelusuran hari jadi DPRD Nganjuk. Bambang DJ/ HARIAN BANGSA.

Nganjuk, HARIAN BANGSA.net - Merupakan kebanggaan tersendiri jika setiap lembaga paham atas sejarah berdirinya. Hal ini sebagai tolak ukur dan memotivasi ke arah yang lebih baik. Seperti hari jadi DPRD Nganjuk. Dewan  ingin mengetahui jati diri dan asal muasal Nganjuk menjadi kadipaten.

Seminar yang dilaksanakan DPRD Nganjuk bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Nganjuk. Acara ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, ketua Komisi IV bersama anggota. Sedangkan narasumbernya Prof Dr Aminudin Kasri, Sukadi SP.d, MP.d, dan Rudi Handoko SS.

Ketua DPRD mengatakan, munculnya gagasan diawali dari diskusi yang sering dilakukan. Mereka adalah penggiat budaya dan intens dalam melestarikan kebudayaan di Kabupaten Nganjuk.

"Saya mengetahui setiap tahun ada hari jadi kabupaten, tapi belum pernah melaksanakan hari jadi parlemen atau DPRD," kata Tatit, kepada Harian Bangsa, Rabu (21/10).

Menurutnya, seminar yang dilaksanakan masih perlu pembahasan dari berbagai pihak, karena hasil seminar masih perlu kajian lanjutan. Dalam hal ini Komisi IV yang nanti akan merumuskan, baik dalam segi hukum maupun sisi budaya.

"Saya berharap agar ada temuan yang valid atas awal berdirinya parlemen di Kabupaten Nganjuk," pintanya.

Kalau memang sudah ada kajian yang benar-benar valid, maka akan dirumuskan untuk diperingati sebagai hari parlemen di Kabupaten Nganjuk. Pengungkapan sejarah parlemen pada zaman kerajaan Dinasti Empu Sindok hingga masa Belanda.

"Setidaknya dari hasil seminar ini ditemukan kapan pastinya parlemen Nganjuk berdiri. Saya ingin nantinya menjadi spirit kerja bagi seluruh anggota legislatif," ujarnya.

Memang, saat ini ada tiga fungsi yang sudah tertata, yaitu legeslasi, penganggaran, dan budgeting. Tapi pihaknya melihat sejarahnya dari paparan yang disampaikan. Setidaknya legislatif bisa lebih memaksimalkan kinerjanya. "Apakah ini nanti hanya cukup keputusan DPRD, atau keputusan ketua DPRD," jelasnya.

Kalau keputusan DPRD maka perlu dipansuskan untuk nantinya bisa menjadi penetapan. Tapi nanti jika ada kajian atau temuan baru, maka akan dilakukan revisi. "Setidaknya ini merupakan langkah awal dan pertama kali dilaksanakan untuk parlemen di Nganjuk," jelas Tatit.(ADV/bam/rd)