Kasus KDRT di Kabupaten Mojokerto Menurun

Grafik kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Mojokerto terus membaik. Data kasus pada tahun 2020 ini menurun dibandingkan setahun sebelumnya.

Kasus KDRT di Kabupaten Mojokerto Menurun
Joedha Jadi (nomor 2 dari kanan) berbicara dalam acara sosialisasi KKBPK. Yudi EP/ HARIAN BANGSA

Mojokerto, HARIAN BANGSA.net - Grafik kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Mojokerto terus membaik. Data kasus pada tahun 2020 ini menurun dibandingkan setahun sebelumnya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP) Kabupaten Mojokerto Joedha Hadi menyebut, penurunan persoalan ini karena sejumlah faktor. Di antaranya adalah penerapan secara masif program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR).

Program ini dikelola dari, oleh, dan untuk remaja. Program ini guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

"Data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Mojokerto ada, tapi grafiknya terus turun. Data ini tergolong kecil dibandingkan dengan daerah di Indonesia, " jelas Kepala DP2KBP Kabupaten Mojokerto, Joedha Hadi sebelum membuka Sosialisasi Program KKBPK di Hotel Raden Wijaya Mojokerto, Selasa (27/10).

Mantan kadinsos tersebut menekankan betul program PIK R tersebut. "PIKR jalan makanya kasusnya kecil. Kasusnya diselesaikan internal oleh anak sendiri," tandasnya.

Target PIKR ini, kata ia, adalah sekolah dan karang taruna. Dinas ini juga melibatkan PKK sebagai ajang konseling dalam penanganan kasus kekerasan.  

Pihak DP2KBP sendiri membuka Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari program yang telah menorehkan penghargaan kabupaten ramah anak madya, puskesmas ramah anak nasional  menjadi ujung dari penyelesaian tindak kekerasan pada perempuan dan anak.

Sejumlah tindak kekerasan perempuan dan anak mewarnai tahun 2020 ini. Mengacu data dinas ini, sejak Januari lalu telah terjadi 15 kasus KDRT, 2 kali kasus pemerkosaan, 3 kasus hak asuh anak, 1 pelecehan seksual dan kekerasan lainnya.  Dari kasus tersebut, 9 kasus KDRT telah selesai  dan 5 dalam penyelesaian. Untuk pemerkosaan 1 kasus tuntas 1 dalam penyidikan dan tiga kasus selebihnya juga selesai.

"Kasus pemerkosaan anak kita banding sampai MA. Kalau kasus anak, intinya tapi tidak boleh pakai pidana umum tapi harus dikembalikan pidana anak. Sistem peradilan anak. Itu yang kita perjuangankan," pungkasnya. (yep/rd)