Pemkab Jember Bangun Harmonisasi Industrial Bersama Disnaker
Dalam acara itu masih banyak terdapat persoalan, salah satunya terkait dengan ketidak singkronan antara perusahaan dan pekeja.
Diyah nisa
Apr 12, 2021 08:18
0
JEMBER, HB.net - Pemerintah Kabupaten (pemkab) Jember bersama Disnaker mengadakan dialog publik dalam rangka membangun harmonisasi hubungan industrial di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (12/4).
Dalam acara itu masih banyak terdapat persoalan, salah satunya terkait dengan ketidak singkronan antara perusahaan dan pekeja.
Dr Aries Harianto, SH. MH. hadir sebagai perwakilan dari pengusaha perkebunan menyampaikan, perlu adanya regulasi yang tepat agar tidak terjadi tumpang tindih antara perusahaan dengan pekerja. “Pemerintah harus hadir dalam permasalahan hubungan industrial sebab ada aturan yang tidak sinkron. Banyak persoalan hukum di lapangan,” kata Arief.
Selama ini, katanya, UU cipta kerja belum ada sosialisasi secara masif. “Sisi baiknya Omnibuslaw yaitu perusahaan diberi ruang untuk mengadakan pelatihan kerja. Fakta yang jelek, outsourcing dihapus diganti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT),” jelas Arief.
“Ketika seorang karyawan sepakat dengan perusahaan dengan gaji di bawah UMK dan ditandatangani PKWTT tidak membatasi waktu sehingga peluang menjadi karyawan tetap sulit tercapai,” ucap Arief . "Itu bersifat hak ( UU no.21/20) Perusahaan tidak boleh menghalangi atau menyuruh terbentuknya Serikat Pekerja,” tambahnya.
Adapun narasumber pada kegiatan tersebut diantaranya, Drs Koster Sianipar Ketua SPSI, Drs Imam dari APINDO, Drs Bambang Edy Santoso, M.M,. Plt Kadisnakertrans, Ahmad Hendy Junaedi, Manager Kebun Mumbul mewakili Gabungan Pengusaha Perkebunan (GPP), Dr Aries Harianto, SH,. MH., Wakil III Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
sebagai moderator, Agus Dwi Saputro, SH,. MH. dari Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Jember. (yud/eko/diy)
