Pergunu Tuban Serahkan 4 Rekomendasi Halaqah, Ketua DPRD Janji Tindaklanjuti

Sebanyak 4 tuntutan atau rekomendasi yang dibawa Pergunu Tuban kepada Ketua DPRD. Empat tuntutan itu penting disampaikan

Pergunu Tuban Serahkan 4 Rekomendasi Halaqah, Ketua DPRD Janji Tindaklanjuti


Tuban, HB.net - Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PC Pergunu) Kabupaten Tuban menggelar Halaqoh Aswaja dengan tema "Kiprah Guru NU Dalam menyongsong 1 Abad NU dan Membangun Peradaban Dunia di gedung DPRD kabupaten setempat, pada Minggu (20/11/2022). Selain menggelar halaqoh, Pergunu juga menggelar audiensi langsung dengan Ketua DPRD Tuban.

Sebanyak 4 tuntutan atau rekomendasi yang dibawa Pergunu Tuban kepada Ketua DPRD. Empat tuntutan itu penting disampaikan, mengingat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban hari ini dinilai kurang perhatian pada guru, terutama berstatus swasta. Selanjutnya, pemerintah juga dinilai tak melanjutkan program munaqosah yang sebelumnya diterapkan oleh pemimpin daerah terdahulu.

Ketua PC Pergunu Kabupaten Tuban, Nur Anif Wijaya menyatakan, halaqoh Aswaja ini tentu demi meningkatkan SDM para guru dibawah naungan Nahdlatul Ulama. Harapannya, nanti bisa menjadikan madrasah atau sekolah yang diampuh semakin maju serta dapat meningkatkan kualitasnya.

"Harapan kami dengan tema yang kami usung, bisa menjadikan para pendidik yang tergabung dalam Pergunu bisa semakin profesional dalam menjalankan tugasnya," ungkapnya.

Anif begitu disapa memaparkan, pihaknya tak hanya sekedar menggelar halaqoh. Akan tetapi, pada kesempatan tersebut Pengurus Pergunu juga menggelar audiensi secara langsung dengan Ketua DPRD, Miyadi mengenai desas-desus pendidikan.

Sebanyak 4 rekomendasi yang diberikan, diantaranya terkait Bosda Madin sharing anggaran antara Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Tuban, yang dari Provinsi tetap 6 bulan cair dan Pemkab hanya 1 bulan. Rekomendasi kedua, mengenai Bosda SD/MI, MTs/SMP Swasta yang dulu ada, sekarang hilang dan tidak Jelas kelanjutannya.

Tak hanya itu, perekrutan P3K tidak menyeluruh dalam penempatan, swasta tidak kebagian tenaga P3K. Terakhir, terkait ujian Munaqosah anak SD yang menjadi syarat masuk SMP dengan melampirkan syahadah pendidikan keagamaan TPQ/Madin) perlu dilanjutkan.

"Karena dengan munaqosah bisa membangun kualitas pendidikan agama pada anak didik," ucap Anif penuh optimis.

Sementara itu, Ketua DPRD Tuban, Mohammad Miyadi menyatakan, sebagai kader NU yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD berjanji akan menyampaikan 4 rekomendasi pada pimpinan daerah hari ini. Apapun yang direkomendasikan oleh Pergunu pastinya akan dibahas dengan pihak eksekutif. Terutama, terkait Bosda Madin, Bosda untuk siswa SD/MI, MTs/SMP Swasta yang dulu ada.

"Saya juga akan meminta kepada bupati hari ini agar ujian Munaqosah tetap diadakan. Karena untuk menumbuhkan karakter anak yang religius. Namun, untuk yang PPPK sebaiknya tetap dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan pihak Kemenag. Karena di dua institusi itu masih bisa ada jalur ke PPPK," beber Miyadi sapaan akrabnya.

Selanjutnya, ia berharap, melalui kegiatan halaqoh tersebut bisa menjadikan guru di Pergunu semakin lebih profesional. Selain itu, kapasitas SDM juga terus meningkat, sebab dengan diskusi dan pertemuan ini saling bertukar informasi serta tambah wawasan.

"Kegiatan ini sangat bagus, apalagi dengan tema menyongsong 1 Abad NU dan Membangun Peradaban Dunia. Sehingga, peran guru ini harus terus ditingkatkan," pintanya.(wan/ns)