Rakor Anggaran Pemulihan Ekonomi Jatim, meski Pandemi Ekonomi Harus Tumbuh

Diharapkan Gubernur, segera melakukan sosialisasi Kepada Bupati Walikota supaya seirama. Pengendalian covid tetap harus dilakukan, tetapi pergerakan ekonomi juga harus diiktiarkan.

Rakor Anggaran Pemulihan Ekonomi Jatim, meski Pandemi Ekonomi Harus Tumbuh
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat memberi sambutan dalam rakor anggaran yang dihadiri Bupati/Walikota seluruh Jatim.

SURABAYA, HARIANBANGSA.net - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi penyerapan anggaran dan pemulihan ekonomi pada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Jawa Timur, di Dyandra Convex, Senin (27/7).

 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Bupati, Walikota, Sekda dan inspektorat diundang untuk memberikan semangat bersama bahwa, saat ini sudah di akhir bulan Juli. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, ingin terdorong lebih progresif, realisasi dan penyerapan anggaran itu harus dimaksimalkan.

 

"Tanggal 15 Juli yang lalu, seluruh Gubernur diundang ke Istana Bogor. Pak Presiden memberikan 8 garis waktu. Salah satunya adalah bahwa keseimbangan antara pengendalian covid dan pemulihan ini harus di dalam satu keberseiringan,"ujar  Khofifah.

 

Diharapkan Gubernur, segera melakukan sosialisasi Kepada Bupati Walikota supaya seirama. Pengendalian covid tetap harus dilakukan, tetapi pergerakan ekonomi juga harus diiktiarkan.

 

Terkait permodalan Gubernur minta untuk berkomunikasi dengan dinas-dinas yang terdampat tidak parah akibat Covid-19. Sektor itu ialah peternakan, perikanan dan pertanian kemudian terakhir produk tekstil. Sektor tersebut sudah mulai ada pemulihan.

 

"Jumat lalu ada 12 pelaku UKM di Jawa Timur yang diundang ke Jakarta. Empat dianaranya juga diundang ke istana. Mereka menerima LPDB (Lembaga Pengembangan dana bergulir).  Saya juga sudah mengkomunikasikan dengan Pak Menteri Koperasi dan UKM supaya beliau berkenan untuk menyerahkan ke Jawa Timur untuk apa supaya resonansinya bisa lebih kuat,”ujar Khofifah.

 

Guberrnur janji akan memonitor Dinas Peternakan, Perikanan kemudian Pertanian dan sektor-sektor UKM. Komoditas apa dan kegiatan usaha apa yang memungkinkan untuk diinventarisir di bantu aksesnya ke LPDB. Pola-pola seperti itu akan terus dilakukan. (dev/ns)