Ruang Observasi Covid-19  di Desa dan Kelurahan di Jatim, Total Capai 3.631

SURABAYA, HARIAN BANGSA - Jumlah desa/kelurahan di Jatim yang memiliki ruang observasi untuk kasus covid-19 terus bertambah. Per Jumat (10/4), total sudah terdapat sebanyak 3.631 desa/kelurahan yang memiliki ruang observasi, atau setara 47,02 persen. Berdasarkan data tersebut, terdapat kenaikan cukup signifikan karena data sehari sebelumnya Kamis (9/4) jumlah ruang observasi yang tersedia 2.527 atau setara 29,9 persen.

"Setelah kita koordinasi kemarin bersama Forkopimda Jatim, dan kabupaten/kota, kita dapat update hari ini bahwa jumlah ruang observasi yang tersedia sudah mencapi 47,02 persen, atau mencapai 3.631. Kita harap jumlah ruang observasi berbasis desa/kecamatan ini jumlahnya akan terus bertambah,"urai Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat konferensi pers di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (10/4) petang.

Untuk itu, Gubernur Jatim yang lekat disapa Khofifah ini menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh aparat desa maupun kelurahan yang telah menyediakan tempat untuk ruang observasi. Dimana, ruangan ini akan digunakan oleh para pekerja migran maupun pemudik utamanya yang datang dari daerah episentrum untuk observasi atau isolasi selama 14 hari.

"Kami mohon dengan sangat bagi para pemudik yang baru datang untuk melakukan proses observasi atau isolasi atau karantina selama 14 hari. Ini untuk kebaikan kita, keluarga kita, serta lingkungan sekitar kita," tutur Khofifah.

Selain itu, mantan Menteri Sosial ini juga menjelaskan, bahwa per hari ini Jumat (10/4) update pukul 17.00 juga terdapat 527 area  pemukiman yang menerapkan area tertib physical distancing. Dengan melibatkan 39 polres se Jatim. Ini penting, sebagai salah satu upaya untuk memutus rantai penularan covid-19, serta menjaga diri dan lingkungan tetap sehat.

"Area tertib physical distancing ini diterapkan untuk memastikan warga tetap tinggal di rumah Dan hanya keluar rumah untuk urusan yang urgent seperi logistik, kesehatan, dan perekonomian atau perdagangan. Sehingga bagi warga yang masuk atau keluar pemukiman akan didata dengan detail," imbuhnya. (hms/ns)