Temuan Dewan, Jalan Desa Kualitasnya Buruk

Nganjuk, HARIAN BANGSA - Komisi III DPRD Nganjuk masih saja menemukan pekerjaan perbaikan jalan yang terkesan asal jadi, tanpa mengutamakan kualitas yang diharapkan Pemkab Nganjuk. Seperti pembangunan jalan di wilayah Desa Baron.

Jalan tersebut merupakan proyek pengerjaan pada tahun anggaran 2019. Kunjungan sidak yang dipimpin langsung Ketua Komisi III Marianto dan seluruh anggota. Mereka melihat langsung kondisi jalan berlubang dan kondisi aspal mulai retak. Bahkan ada yang terkelupas.

"Saya melihat ada satu titik lubang besar dari 5 titik yang rusak," kata Marianto, kepada Harian Bangsa, Kamis (30/1).

Menurutnya, karena adanya kerusakan dan sangat membahayakan, seharusnya sudah ditambal karena masih dalam perawatan. "Saya dan semua anggota Komisi III melihat bahwa kualitas aspalnya jelek, dan retakan sudah terlihat di sebagian jalan," ungkapnya.

Dengan hasil temuan ini pihak Komisi III DPRD Nganjuk akan memanggil dinas terkait, agar segera melakukan tindakan penambalan. "Saya tidak ingin waktu perawatan dilewatkan dan jalan akan bertambah parah kerusakannya," tegasnya.

Tidak hanya itu saja, termasuk sistim pengawasan Dinas PU, agar langsung menugaskan pemenang lelang untuk memperbaiki.

Jalan yang dibangun dengan panjang hampiir 1 km ini pembangunannya menggunakan dana APBD tahun 2019. Nilai pagu sebesar Rp 1,3 miliar. Sedangkan pelaksananya dari CV Ya Wasi Contraktor, dari Tulungagung.

"CV yang mengerjakan ini sama dengan CV yang mengerjakan paving dan semuanya mengalami kerusakan," tandasnya.

Menurutnya, jika melihat kondisi sekarang masih ditemui hal semacam ini, bagaimana menuju percepatan pembangunan bisa tercapai. Sedangkan bupati sendiri sudah memprogreskan bahwa tahun 2021 jalan-jalan di Kabupaten Nganjuk sudah halus

“Sekarang saja saya di Jalan Kandeg-Setren. Belum genap 1 bulan aspal sudah banyak terkelupas. Bagaimana mencapai 2021 mendapati jalan bagus," ulasnya.

Sebelumnya, Komisi III juga pernah menyidak pekerjaan paving yang dikerjakan CV Ya Wasi Contraktor. Kualitasnya sama buruknya dengan pengerjaan pengaspalan jalan.

"Saya ingin agar aparat penegak hukum (APH) bisa menindaklanjuti jika ada kejanggalan dalam proses pengerjaan," ujar Marianto.(bam/rd)