Dari Musyawarah Alim Ulama PWNU Jatim, Rekomendasikan 8 Poin Penting , Ini Rinciannya 

Tuban, HB.net - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur telah merekomendasikan 8 poin penting di musyawarah alim ulama yang digelar Pondok Pesantren (Ponpes) Sunan Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.

Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Moh Hasan Muwatakkil Alallah menyatakan, hasil dari musyawarah tersebut PWNU tetap memperhatikan ahklak dan etika NU dalam menjalankan roda organisasi. Sehingga, PWNU Jatim tidak mengambil sikap, keputusan, dan langkah yang berujung pada ketidakpatuhan terhadap PBNU. Sebab, hal itu tidak sesuai dengan akhlak dan etika Nahdlatul Ulama.

"Forum Musyawarah Alim Ulama menegaskan, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Jawa Timur tidak mengambil sikap keputusan, dan langkah politik apapun. Terutama, terkait dengan politik kekuasaan dan hendaknya lebih memikirkan kemaslahatan ummat dan Pondok Pesantren," terang Kiai Hasan Muawakkil kepada wartawan, Kamis (31/3/2022).

Selanjutnya, PWNU Jatim meminta kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar membuka forum dialog dengan Presiden, Wakil Preside, Mendiknas, DPR RI kususnya komisi VIII. Karena ingin membahas mengenai poin-poin Rancangan Undangb-Undang Sistem Pendikan Nasional (Sisdiknas) yang dinilai bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila dan Agama Islam.

"Dalam rapat pleno kemarin kami juga membahas persoalan keumayan dan kebamgsaan. Yakni terbagi dalam empat komisi. Mulai Komisi Pendidikan, Pengkaderan dan Sumber Daya Manusia, Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan, Komisi Ekonomi dan Kemandirian, dan Komisi Media dan Literasi Dakwah," beber Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo itu.

Delapan poin musyawarah alim ulama NU Jawa Timur sebagai berikut:

1. Merujuk kepada taujihat Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur pada saat memberikan Sambutan dalam Pembukaan Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama, maka diinstruksikan agar PWNU Jawa Timur, tidak mengambil sikap, keputusan, dan langkah yang berujung pada ketidakpatuhan terhadap PBNU. Dikarenakan hal itu tidak sesuai dengan akhlak dan etika Nahdlatul Ulama’.

2. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Jawa Timur tidak mengambil sikap keputusan, dan langkah politik apapun yang terkait dengan politik kekuasaan dan hendaknya lebih memikirkan kemaslahatan ummat dan Pondok Pesantren.

3. Memohon kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar membuka forum dialog dengan Presiden, Wakil Preside, Mendiknas, DPR RI khususnya komisi VIII, mengenai poin-poin Rancangan Undang-undang Sistem Pendikan Nasional (Sisdiknas) yang dinilai bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila dan Agama Islam,

4. Memohon ke PBNU, sebagai mandataris Muktamar ke-34 NU di Lampung  agar segera memastikan sistem Ahlul Halli Wal-Aqdi (AHWA) yang akan diberlakukan, dalam setiap Konferensi dan Muktamar tanpa harus  menunggu keputusan  Munas dan Kombes yang akan datang.

5. Pelaksanaan Penerapan sistem AHWA di Jawa Timur, berdasarkan keputusan rapat gabungan yang dilaksanakan di Ponpes Lirboyo pada tanggal 28 Desember 2021, tentang pemberlakuan sistem AHWA untuk Pemilihan Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziyah telah diberlakukan dalam beberapa Konferensi Cabang di Jawa Timur.

6. PWNU Jawa Timur memberikan arahan bahwa dalam menerapkan toleransi beragama, tidak mengarah  pada toleransi agama, sehingga berakibat terhadap pengkaburan prinsi-prinsip Aqidah dari masing-masing agama.

7. PWNU Jawa Timur memohon kepada PBNU untuk mengusulkan kepada Menteri Agama RI, untuk menunda pemberlakuan kriteria Imkanur Rukyah neo-MABIMS yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi bulan 6,4 derajat karena belum masifnya sosialisasi kriteria baru tersebut sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam.

8. Merespon Taujihat dari Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur maka Musyawarah Alim Ulama NU Jawa Timur agar, forum dalam Rapat Pleno PWNU Jatim ini melaksnakannya sesuai dengan bidang masing-masing. (wan/ns)