Di Musrenbang RPJMD 2025-2029,  Gus Barra Tegaskan Siap Geser Kantor Pemkab ke Wilayah Kabupaten Mojokerto

Mojokerto, HB.net - Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menjawab tegas tantangan Ketua DPRD, Ayni Zuroh soal rencana pemindahan pemerintahan dari Kota Mojokerto ke Kabupaten Mojokerto.

Dalam Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 di Pendopo Graha Maja Tama, Jumat (2/5/2025) Bupati Gus Barra menyatakan kesiapannya untuk mengusung ibukota Pemkab Mojokerto dari Kota ke wilayah Kabupaten Mojokerto.

"Untuk pembangunan wilayah pemerintahan baru, kami mohon dukungannya dari DPRD Kabupaten Mojokerto. Kalau DPRD nya kenceng, kami juga kenceng memindahkan pusat pemerintahan kita yang awalnya di wilayah Kota (Mojokerto) ke wilayah Kabupaten Mojokerto," Tegasnya.

Kegiatan RPJMD demi penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam ancangan awal RPJMD ini dihadiri Asisten Administrasi Umum, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Akhmad Jazuli mewakili Gubernur Jatim, jajaran Forkopimda, kepala Organisasi Pemda hingga elemen masyarakat.

Gus Barra meneken berita acara RPJMD 2025-2029, sampaikan 4 misi 5 tahun mendatang.

Ada yang menarik dalam paparan Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh. Di depan sekitar 250 undangan, Ayni yang juga ketua DPC PKB Kabupaten Mojokerto itu menyatakan komitmen DPRD terhadap cita-cita pemindahan pemerintahan Kabupaten Mojokerto dari Kota ke Kabupaten Mojokerto.

"Komitmen politik yang jelas di dukung oleh DPRD adalah pembangunan pusat pemerintahan baru dari wilayah Kota Mojokerto ke Kabupaten Mojokerto. Hanya wilayah Kabupaten Mojokerto yang wilayah pemerintahannya ada di kota, yang lain se Indonesia ada di Kabupaten. Nah ini, kami sangat mendukung sekali untuk dirampungkan dalam 5 tahun ke depan, " Ungkapnya.

Menurutnya, hal ini konsisten dengan aturan perda no 9 tahun 2012 tentang RTRW yang segera selesai untuk perubahan RTRW yang sekarang masih dalam evaluasi gubernur.

“Pilihan (lokasi) Kabupaten itu harus benar-benar tepat. Yang tentunya harus ada visibility study. Karena wilayah kita dari Trawas hingga ujung Dawarblandong harus benar-benar tepat dan pantas untuk kita jadikan ibu kota," terangnya.

Komposisi lengkap, Bupati Gus Barra, Wabup M. Rizal, Assisten Administrasi Umum Akhmad Jazuli, Ketua DPRD Ayni Zuroh, perwakilan camat, Inspektur Puji dan elemen masyarakat Andung Kurniawan.

Yang kemarin, lanjutnya, dalam pembahasan RTRW, ada usulan Pacet, Sooko dan Mojosari. "Kami berharap visibility studynya sudah harus dilaksanakan. Kami menyerahkan hal ini pada kepemimpinan bupati untuk bisa mewujudkan ibukota Kabupaten Mojokerto," pungkasnya.

Dalam Musrenbang yang disertai penanganan Berita Acara Musrenbang RPJMD 2025-2029 ini Gus Barra membeberkan 4 program unggulannya yang sebagian telah diaplikasikan Pemkab Mojokerto.

Yakni meningkatkan kesejahteraan RT, RW, LPM dan BPD, membuat Kampung Platform Digital, melaksanakan pembangunan Desa Berbasis Produksi (Pendopo), Desa Digital Service, Digitalisasi Pemerintahan dan melaksanakan Mall Pelayanan Publik Digital.

Menjalankan langkah pemberian beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu, pemberian beasiswa hafidz/hafidzoh, pelatihan bagi pesantren berbasis vokasi, program muatan local sejarah Majapahit, peningkatan kesejahteraan guru madin dan TPQ, meningkatkan kesejahtaraan guru sekolah swasta, melaksanakan program gerakan percepatan penurunan stunting, program SUJU (SUSU JUMAT), konsultasi dokter secara online, pembangunan dan renovasi sekolah, pelatihan guru dan sosialisasi dan pendaftaran peserta baru.

Program unggulan pengembangan wisata alam dan buatan berkarakter budaya Majapahit, BBM (Beli Beli Mojokerto), Milenial Eksport (Program pelatihan bagi pemula untuk mengeksport), Milenial Kreatif (Pembangunan Mojokerto Kreatif Hub), UMKM NAIK KELAS (Program Pemberdayaan UMKM agar naik kelas semua tingkatan dengan diberikan sarana dan prasarana), Peduli Pangan (Food Estade), Pertanian Komunal bersama Milenial (Membangkitkan petani milenial dengan sistem pertanian komunal)

Perekonomian Tematik (mengadakan event setiap bulan dengan tema yang berbeda), optimalisasi wisata religi, productivity Center (Pusat Produktifitas), pemberdayaan seni dan budaya, peduli PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan program perempuan berkarya (Pemberdayaan perempuan dengan memberikan kesempatan usaha industri rumah tangga.

Ketua DPRD Ayni Zuroh saat memaparkan harapan atas RPJMD Kabupaten Mojokerto.

Pembangunan pusat pemerintahan baru dari wilayah Kota Mojokerto ke wilayah Kabupaten Mojokerto, pembangunan sport center berskala nasional, pembangunan waduk (embung) di wilayah utara sungai, enyediaan sumur-sumur dalam (pantek) untuk mengantisipasi sumur kering, pengembangan wilayah perbatasan Mojokerto dengan wilayah sekitar dan program bedah rumah.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Akhmad Jazuli mewakili Gubernur Jatim, memaparkan  8 poin quick wins, acuan bagi para bupati dan wali kota dalam merancang program pembangunan

Nawa Bhakti Satya dan Quick Wins-nya, tentu sudah diselaraskan dengan Asta Cita dan Quick wins yang kini menjadi konsentrasi Presiden Republik Indonesia dan para jajaran Pemerintah Pusat. (yep/ns)