DPRD Jawa Timur Apresiasi Kinerja Eksekutif Sepanjang Tahun 2024

Surabaya, HB.net -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengapresiasi kinerja eksekutif sepanjang tahun 2024. Hal itu tergambar di pandangan sembilan fraksi yang secara umum menerima laporan kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jatim tahun 2024.

Ketua DPRD Jatim, Muhammad Musyafak mengungkapkan hal itu dalam rapat paripurna di DPRD Jatim terkait Pandangan Umum Fraksi terhadap LKPj Gubernur Tahun 2024 pada 9 April 2025.

"LKPJ Gubernur Jawa Timur, secara umum itu mengapresiasi terhadap kinerja satu tahun sebelum LKPJ diberikan. Kami mengapresiasi kinerja eksekutif selama tahun 2024," kata Musyafak.

Musyafak menambahkan, seluruh Fraksi dengan total 9 Fraksi di DPRD Jatim telah memberikan apresiasi terhadap kinerja Gubernur Jatim, yang saat itu dijabat Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono.

"Masih ada hal-hal yang dikritisi tapi menurut kami secara umum, mereka memberikan apresiasi yang luar biasa. Itu terlihat dari sembilan Fraksi yang sudah menyampaikan pandangan umumnya," ujar Musyafak.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS yang dibacakan juru bicara Harisandi Sabari mengatakan, pihaknya mengingatkan kembali bahwa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) selain sebagai satu bentuk akuntabilitas kinerja Gubernur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sekaligus sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

Ia melanjutkan, transparansi dalam penggunaan anggaran menghendaki adanya pertanggungjawaban secara terbuka yang dapat dimonitor oleh publik.

"Sebagai wakil rakyat sudah sepatutnya kita memberikan pencermatan yang tajam, kritis dan konstruktif terhadap LKPJ gubernur ini sebagai salah satu bentuk realisasi fungsi pengawasan DPRD," ujar Harisandi.

Ia menambahkan, sementara akuntabilitas, makna substantifnya adalah bahwa setiap kebijakan pembangunan berserta penggunaan anggarannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

"Dalam UU yang baru semakin mempertegas dasar politis dan yuridis tugas dan kewenangan DPRD dan eksekutif di daerah terkait dengan penyampaian LKPJ ini," imbuhnya.

Terpisah, Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

Pandangan tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Moch. Mahrus. Ia mengapresiasi capaian positif sekaligus memberikan catatan kritis terkait ketimpangan wilayah, neraca perdagangan, dan keberlanjutan pembangunan.

Moch. Mahrus mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang berhasil mencapai 9 dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai atau melampaui target RKPD 2024.

Ia juga memuji realisasi pendapatan daerah sebesar Rp35,49 triliun (110,34 persen dari target) dan belanja daerah Rp34,56 triliun (96,14 persen dari target), menjadikan Jawa Timur peringkat pertama nasional untuk realisasi pendapatan dan peringkat kedua untuk realisasi belanja.

“Secara makro, perekonomian Jawa Timur tumbuh 4,93 persen, inflasi terjaga di 1,51 persen, kemiskinan turun menjadi 9,56 persen, dan IPM meningkat menjadi 75,35,” terang Mahrus.

Fraksi Partai Gerindra pun menyoroti sejumlah kelemahan eksekutif. Diantaranya pertumbuhan ekonomi 4,93 persen, meskipun berada dalam rentang target RKPD (4,71-6,34 persen), tapi dinilai berada di batas bawah. 

 “Mengapa capaian ini cenderung minimal ketika kondisi ekonomi nasional sudah relatif pulih dari pandemi?” kritiknya.

Ia juga mempertanyakan defisit neraca perdagangan Jawa Timur sebesar 4,17 miliar US Dollar, meskipun ekspor mencapai 25,80 miliar US Dollar.

“Bagaimana strategi Pemerintah Provinsi menyeimbangkan neraca perdagangan tanpa mengganggu arus masuk bahan baku industri?” tambahnya.

Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak berhalal bihalal dengan pimpinan dan anggota DPRD Jatim beserta Kepala OPD Pemprov Jatim. foto: humas.setwanjatim

Ketimpangan wilayah juga menjadi perhatian utama Fraksi Gerindra. Indeks Theil 2024 sebesar 0,3324 hanya turun 0,0016 poin dari tahun sebelumnya, masih di atas target RKPD (0,33161-0,31090).

Ia juga mempertanyakan distribusi investasi sebesar Rp147,30 triliun, apakah terkonsentrasi di kawasan industri tertentu atau sudah merata.

Fraksi Gerindra juga menyoroti disparitas kemiskinan desa-kota yang masih mencapai 6,18 persen, meskipun tingkat kemiskinan turun menjadi 9,56 persen. “Apakah penurunan angka kemiskinan diikuti peningkatan kualitas hidup yang substansial, atau hanya pergeseran marginal di sekitar garis kemiskinan?” tandasnya.Usai rapat paripurna LKPj Gubernur tahun 2024 sekaligus dilaksanakan acara halal bihalal bersama eksekutif dengan legislatif. Tampak seluruh anggota Dewan bersalam salaman dengan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekdaprov Jatim, serta diikuti oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. (mdr/ns)