DPRD Situbondo Gelar Paripurna Persetujuan  Raperda RPJMD 2025-2029, Fraksi-Fraksi Banyak Memberi Masukan Sempurkan RPJMD

Situbondo, HB.net - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo menggelar rapat paripurna  pembahasan dan persetujuan (Pembicaraan Tingkat I) Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 di Ruang Rapat Pleno Lt II, Kamis (22/5/2025). Dari eksekutif, Wakil Bupati (Wabup) Ulfiyah membacakan nota pengantar kepala daerah.

Wabup Ulfiyah  menyampaikan bahwa RPJMD telah melalui proses forum konsultasi publik. Kemudian Pemda dalam penysunan RPJMD menggunakan berbagai pendekatan.

"Pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, pendekatan top down dan bottom up, holistik Tematik, integratif dan spasial," ujar Wabup.

Dijabarkan Wabup, berdasarkan telaah permasalahan dan isu strategis pembangunan yang terbuat dalam RPJMD, visi Situbondo naik kelas memiliki 5 misi. Misi itu antara lain, mewukudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif, penguatan usaha mikro, perluasan lapangan pekerjaan dan meningkatkan ketahanan pangan daerah.

"Ketiga, mewujudkan infrastruktur berkelanjutan yang adil, sebagai pendorong percepatan Pembangunan potensi strategis dan kewilayaham, empat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, kolaboratif dan inovatif, lima, mewujudkan pemerataan kesejahteraan sosial, ketentraman masyarakat, perlindungan perempuan, anak dan disahilitas," paparnya.

Wabup Ulfiyah menambahkan untuk mencapai visi misi itu, maka dalam RPJMD ini tertuang tujuan dan saraan pembangunan yaitu 9 tujuan dengan 10 indikator tujuan dan 11 sasaran dengan 28 indikator sasaran.

Dalam pandangan umum fraksi menyoroti berbagai hal yang krusial. Farksi Golkar menyoroti kerangka pendanaan PAD.

“Kami mengambil contoh pada bidang pajak daerah. Berapa rata-rata pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2026 sampai 2030? Laju pertumbuhannya apakah termasuk optimis, moderat, dan pesimis? Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2020-2024 untuk bidang Pajak Daerah yang mencapai 11,36 persen,” kata juru bicara Faksi Golkar, Rahmat.

Sedangkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menyampaikan beberapa catatan, diantaranya terhadap visi dan misi daerah yang mencerminkan semangat perubahan menuju kemajuan.

"Namun demikian, kami mendorong agar rumusan tersebut tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar dijabarkan dalam program yang realistis dan terukur," ujar juru bicara FKB, Yazid.

Sementara itu, pandangan umum Farksi Gerakan Indonesia Maju (GIM) mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah agar ada perhatian yang serius terkait sarana dan prasarana di dunia pendidikan, khususnya bagi sekolah yang membutuhkan renovasi dan pembangunan kelas baru.

“Sebab dunia pendidikan adalah salah satu penunjang SDM di Kabupaten Situbondo. Pemerintah daerah juga harus segera mendefinitifkan kepala sekolah di Kabupaten Situbondo," ujarnya.

Pandangan umum Farksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) mengungkap jik aSitubondo membutuhkan RPJMD yang bukan hanya ambisius di atas kertas, tetapi juga realistis, terukur, dan membumi serta menyentuh terhadap kebutuhan riil masyarakat dari desa sampai ke kota. 

"Dalam masa 5 tahun kedepan keberadaan MPP menjadi sangat dibutuhkan. MPP harus bisa menjadi solusi atas ruetnya birokrasi terutama masalah Perizinan dan pelayanan dasar public," katanya.Sedangkan, pandangan umum Farksi Demkrat Nurani Sejahtera (DNS) minta penggunaan anggaran mendahulukan skala prioritas agar efektif dan efisian serta tepat sasaran. Fraksi DNS menyarankan agar Pemda menyusun roadmap prioritas sektoral setiap tahun. Fraksi DNS menilai bahwa RPJMD masih perlu mengoptimalkan potensi unggulan lokal yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata berbasis desa. (sbi/ns)