DPRD Situbondo Gelar Sidang Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2024,  Fraksi-Fraksi Mengkritisi dan Memberi Masukan

Situbondo, HB.net - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo menggelar sidang paripurna penyampaian nota pengantar Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, di Ruang Rapat Pleno Lt II, Senin (5/5/2025).

“Tahun ini, Situbondo mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 9 tahun berturut-turut sejak tahun 2016. Kami sampaikan terima kasih atas kerja keras dan kerjasama senua pihak," kata Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah mengawali penyampaian nota pertanggung jawabannya.

Wabup Ulfiyah menyampaikan, realisasi pendapatan pada APBD tahun 2024 yaituRP1.838.398.740.788,09, sedangkan belanja dan transfer sebesar RP1.907.087.812.190,03. Sedangkan pembiayaan netto sebesar  RP172.927.746.766,38.

"Dengan demikian pada tahun 2024 terdapat sisa lebih pembiayaan tahun berkenan sebesar  RP104.238.675.364,44," jelas Wabup.

Sedangkan nilai akhir kas adalah Rp 104.287.600.079,44. Pada neraca nilai aset pemerintah Kabupaten Situbondo sebesar Rp 4.431.280.015.557,35. Kewajiban sebesar RP38.294.556.819,56. Dan jumlah ekuitas sebesar  RP4.382.985.458.737,79 "Nilai ekuitas tersebut sama dengan nilai ekuitas akhir pada Laporan perubahan ekuitas, sedangkan nilai surplus/(defisit) pada laporan operasional sebesar  Rp4.831.144.049,25". Lanjutnya

Paripurna dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi. Dalam sesi ini,  beragam pandangan fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggung jawaban APBD dan kinerja pemkab pada tahun 2024. 

Fraksi Patai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menyoroti kemiskinan berkurang  dari target 11,90% menjadi 11,51%, namun mengapa angka gini rasio justru tidak memenuhi target, dari target 0,32 tapi realisasinya 0,385, berarti capaiannya hanya 79,69%.

"Dengan demikian apa yang harus di lakukan oleh pemerintah daerah kedepan yang mana angka kemiskinan menurun akan tetapi gini rasio semakin meningkat. Sedangkan PDRB Kabupaten Situbondo masih di dominasi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan," kata juru bicara FPKB, Muzammil

FPKB.

Selain itu, FPKB menggap penting   digitalisasi dan Integrasi Sistem Pelayanan. Bagi FPKB pemanfaatan MPP memungkinkan sebagai Katalis Peningkatan PAD. Artinya dengan kemudahan perizinan.

Sedangkan Fraksi Golkar dalam  pandangan umumnya menyoroti tentang belanja urusan Pemerintahan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk belanja operasi  yaitu belanja pegawai dianggarkan sebesar 453.528.716.339 realisasinya 406.560.827.714, terdapat selisih lebih 46.967.888.625.

"Disarankan didalam penganggaran Belanja Pegawai tersebut lebih cermat, meskipun sesuai regulasi terdapat ketentuan 2,5% accres untuk gaji,  namun harus ada suatu keberanian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengurangi accres tersebut agar sisa belanja pegawai tersebut tidak terlalu besar. Hal itu bisa digunakan untuk belanja mandatory yaitu belanja infrastruktur yang harus 40%, sekaligus mengurangi belanja pegawai sebagaimana amanat Undang Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022 yang ditegaskan belanja pegawai maksimal 30 persen," kata juru bicara Syaifullah

Sedang farksi PDIP menyoroti penerangan jalan umum (PJU).

"Pada tahun 2024, PJU yang sudah terpasang banyak yang tidak berfungsi (mati). Sedangkan anggaran pemeliharaan sudah disesuaikan dengan PJU yang ada," tanya juru bicara Fraksi PDIP, Rudi Afianto

Rapat Paripurna dihadiri Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda), Staf Ahli, Asisten, Inspektur, Kepala OPD/Kepala Badan/Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, Direktur RSUD/BUMD, Camat se Kabupaten Situbondo. (ns/sbi)