DPRD Surabaya Apresiasi Pendidikan dan Kesehatan jadi Prioritas RPJMD Kota Surabaya

Surabaya, HB.net - Pembangunan infrastruktur dan perumahan di Surabaya Timur kian pesat. Hal ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di wilayah tersebut. Setelah membangun Rusunawa Gunung Anyar dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Surabaya Timur, kini Pemkot Surabaya berencana membangun gedung SMPN baru di Medokan Ayu.  Pembangunan gedung sekolah baru tersebut diharapkan bisa mengatasi persoalan Sistem Penerimaan Murid Baru (ini bisa SPMB) sistem zonasi yang selama ini banyak dikeluhkan wali murid. DPRD Surabaya pun memberikan apresisasi terhadap RPJMD Kota Surabaya yang memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni mengatakan, bahwa pembangunan SMPN di Medokan Ayu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan dibangun pada 2025. Rencananya, dioperasikan pada 2026.

“Ya, minimal dengan pembangunan SMPN ini dapat mengurangi masalah kekurangan daya tampung, dan tentunya akan menambah kuota jumlah siswa, khususnya warga yang ada di sekitar Medokan Ayu,” ujar Arif Fathoni, Jumat (11/4/2025).

Toni, panggilan akrab Arif Fathoni menyebut, memang persoalan SPMB tidak serta merta menghilangkan keluhan zonasi. Lantaran jumlah SDN dengan jumlah SMPN di kota Surabaya masih terpaut jauh, sedangkan warga Surabaya cenderung mencari sekolah gratis dengan lokasi dekat rumah.

Diakui Toni, ini tantangan buat kota Surabaya untuk menghilangkan persoalan SPMB, tentu perlu juga meningkatkan dan memberdayakan kualitas SMP swasta, meningkatkan peran SMP swasta. “Ini akan terus kita kawal sampai permasalahan SPMB di kota Surabaya klir,” ungkap dia.

Seperti diketahui, Pemkot Surabaya akan membangun tiga SMPN di Medokan Ayu, Waru Gunung, dan Tambak Wedi. Apakah kehadiran SMPN baru nanti akan mematikan SMP swasta yang selama ini masih ada yang kekurangan siswa? Toni yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya ini menuturkan, bahwa UUD 45 mengamanahkan pendidikan dasar (SD dan SMP) gratis dibiayai negara, dan ini juga menjadi harapan sebagian besar warga kota Surabaya.

Ke depan, lanjut Toni, DPRD Kota Surabaya akan mendorong SMP swasta berkolaborasi dengan Pemkot Surabaya, khususnya SMP swasta yang kekurangan murid dan masih belum bisa mandiri untuk dicarikan solusi permasalahannya.

Beberapa SMP swasta sudah bekerjasama dengan pemkot melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menerima siswa yang gratis dan dibiayai oleh pemkot. “Memang jumlahnya masih terbatas, dan ini yang perlu ditingkatkan,” tandas dia.

Sementara pembangunan SMPN sendiri, lanjut Toni, sudah berdasarkan kajian jumlah penduduk, jumlah SMP swasta, dan jumlah kebutuhan daya tampung di wilayah setempat, sehingga meminimalisir masalah SMP swasta kekurangan murid.

Lebih jauh, mantan Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya ini menyebut dengan adanya program Presiden, yaitu membuat sekolah rakyat, harapannya juga akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul.

“Mudah-mudahan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo ini menjadikan solusi yang baik untuk seluruh SD dan SMP di kota Surabaya. Sehingga harapan warga, harapan sekolah swasta bisa teratasi,” tambah dia.

Menurutnya, pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas utama Pemkot Surabaya pada periode kedua kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dan wakilnya Armuji. Hal ini ditandai dengan anggaran yang dikucurkan mencapai 20 persen total APBD dan tidak ada efesiensi dalam anggaran pendidikan dan kesehatan. “Untuk Dinas Pendidikan total anggaran 2025 sebesar Rp 2,4 triliun, dan tidak ada efesiensi untuk Dinas Pendidikan,” jelas dia.

Soal kualitas guru, Toni menegaskan, dengan adanya sertifikasi guru yang terus berjalan di setiap sekolah menandakan adanya perhatian khusus untuk menjaga kualitas guru. “Kesejahteraan guru juga terus kita kawal, dan dengan adanya program peningkatan gaji guru oleh Pemerintah Pusat mudah-mudahan ini dapat meningkatkan kesejahteraan para guru di Indonesia,” ucap dia.(lan/ns)