DPRD Surabaya Gelar Rapat Paripurna Pidato Sambutan Wali Kota Surabaya Periode 2025-2030

DPRD Surabaya Gelar Rapat Paripurna Pidato Sambutan Wali Kota Surabaya Periode 2025-2030
Foto bersama usai rapat paripurna mendengarkan pidato sambutan pelantikan Wali Kota Surabaya masa jabatan 2025-2030, Senin (3/3/2025).

Surabaya, HB.net - DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna pada Senin (3/3/2025) pukul 14.00 WIB untuk mendengarkan pidato sambutan pelantikan Wali Kota Surabaya masa jabatan 2025-2030, Eri Cahyadi. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum dipimpin Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono. Rapat dihadiri  Asisten 1 Setdaprov Jatim Benny Sampirwanto mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Gresik, Bupati Sidoarjo, Bupati Bangkalan, Lantamal V, Kapolrestabes Surabaya, Kapolres Tanjung Perak, Ketua PN Surabaya, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Kepala Kejaksaan Negeri Tangjung Perak, Dandim 0830 Surabaya, Sekda Kota Surabaya, para Asisten dan Kepala OPD , staf ahli Pemkot  dan camat sekota Surabaya, Pimpinan BUMD kota Surabaya, para undangan dan awak media.

Dalam pidatonya, Wali Kota Eri Cahyadi menekankan pentingnya inovasi dan skala prioritas dalam pembangunan kota. Menurutnya, Pemerintah Kota tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus berkolaborasi dengan daerah sekitar seperti Gresik, Bangkalan, dan Sidoarjo. Konsep aglomerasi menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketahanan pangan.

"Kita harus membangun berbasis warga, bukan sekadar administratif. Dengan kerja sama antar daerah, sektor UMKM diharapkan bisa berkembang dalam memasok kebutuhan hotel dan restoran di Surabaya. Dari sinilah koperasi ketahanan pangan harus dibentuk," ujar Eri.

Ia juga menyoroti pentingnya mencegah urbanisasi yang berlebihan ke Surabaya dengan membangun kota-kota penunjang yang sejahtera. Ia bahkan berencana menandatangani MoU dengan bupati sekitar untuk memastikan kebutuhan pangan Surabaya dapat dipenuhi dari daerah-daerah tetangga.

Mewakili Gubernur Jawa Timur, Asisten 1 Setdaprov Jatim, Benny Sampirwanto, turut menegaskan bahwa sinergi antar-pemerintahan menjadi tantangan, mengingat tidak adanya hubungan hierarki langsung antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Namun, dengan UU No. 23/2014, koordinasi dapat diperkuat melalui peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

"Dalam enam bulan pertama, kepala daerah wajib menyusun RPJMD yang menjadi arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan," kata Benny.

Melalui konsep aglomerasi dan gotong royong, diharapkan Surabaya dan wilayah sekitarnya dapat menghadapi tantangan ekonomi dan sosial ke depannya.

Dengan semangat kolaborasi ini, kata da, Surabaya tidak lagi sekadar menjadi kota megapolitan yang berdiri sendiri, tetapi pusat pergerakan ekonomi yang menghidupkan daerah sekitarnya. Jika batas wilayah tak lagi menjadi sekat, maka kesejahteraan bukan lagi mimpi, melainkan kenyataan yang tumbuh bersama. Inilah langkah awal menuju Surabaya yang lebih maju, inklusif, dan berdaya. ''Sebuah kota yang tak hanya membangun, tetapi juga merangkul. Selamat bekerja Eri-Armuji, Warga Surabaya menantikan berbagai program yang berguna bagi kesejahteraan rakyat. Semoga amanah,'' ujarnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni menyambut baik niatan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi untuk memperkuat sinergi aglomerasi dalam mewujudkan permbangunan bersama. Menurutnya, sinergitas antar wilayah dengan sekitaran Surabaya mutlak diperlukan agar satu sama lain saling mendukung baik perkembangan kota, budaya,sosial, dan ekonomi.

'"Sehingga dengan sinergi, maka ada stduy komparatif dari masing-masing wilayah sehingga bisa saling melengkapi. Endingnya adalah kemajuan bersama,'' kata dia.( lan/ns)