DPRD Tuban dan Pemkab Paripurnakan Nota Penjelasan tentang Rancangan dan Perubahan KUA-PPAS TA 2025
nur syaifudin
Jul 1, 2025 10:24
0
Tuban, HB.net - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban telah menggelar rapat paripurna dengan pemerintah daerah guna membahas nota penjelasan Bupati Tuban tentang rancangan perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di gedung DPRD setempat, pada Selasa (1/7/2025).
Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro menyatakan, agenda ini dibahas dalam rapat paripurna sesuai surat masuk dari Bupati Tuban tertanggal 30 Juni 2025. Setelah agenda ini DPRD akan membahas dan menggodok di internal Banggar hingga diteliti satu persatu. Selanjutnya, oleh Banggar DPRD akan membahas lagi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tuban.
"Jadi pembahasan ini penting demi menata Tuban menjadi lebih baik," ujar Sugiantoro.
Ketua DPRD Tuban Sugiantoro
Sementara itu, Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono menyampaikan, apresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang sudah bersinergi dengan pemkab dalam melaksanakan pembangunan di daerah Kabupaten Tuban. Tentu berkat kerja sama itu membuat proses pembangunan dapat berjalan baik dan lancar meski masih separuh jalan 2025. Selain pembangunan, pengelolaan keuangan dalam pemerintah daerah juga bagus dengan pendekatan kinerja dan karakteristik.
"Pembangunan daerah tentu merupakan bagian dari program pembangunan baik yang ditetapkan ditingkat provinsi maupun nasional," tutur Wabup Joko.
Ia menambahkan, setelah penetapan APBD tahun anggaran 2025 pada Desember 2024 yang lalu dan pelaksanaan pada tahap akhir semester pertama, maka ditetapkan beberapa kebijakan. Baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengharuskan adanya perubahan atau penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2025. Hal itu telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 8 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2024 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025."Perubahan ini antara lain karena dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden RI nomor 1 Tajun 2025," pungkas Joko.(wan/ns)
