Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Malang Soroti Perubahan APBD 2025, Tegaskan Prioritas Pembangunan dan Evaluasi Kinerja

Malang, HB.net - Rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang Senin (30/6/2025), terkait Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 menjadi panggung penyampaian pandangan berbagai fraksi terhadap arah kebijakan fiskal daerah.

Hampir seluruh fraksi menyuarakan perlunya efisiensi, penajaman program prioritas, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi menjawab kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi PDIP yang dibacakan juru bicara Imam Sopi'i memberikan pandangan dan mengkritisi tentang Penurunan Pendapatan, Soroti Kinerja PAD dan Aset Daerah. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menyoroti turunnya pendapatan daerah sebesar 0,68 persen dari Rp 4,86 triliun menjadi Rp 4,82 triliun. Meski PAD tetap berada di angka Rp 1,2 triliun, fraksi menilai angkanya belum mencerminkan potensi sesungguhnya. PDIP mendorong peningkatan inovasi dan ketegasan kinerja dinas penghasil, termasuk Satpol PP sebagai penegak perda.

Sementara itu, belanja daerah meningkat 2,23 persen menjadi Rp 5,13 triliun, dengan lonjakan signifikan pada Belanja Tidak Terduga (naik 59%) dan Belanja Modal (naik 10,96%). Fraksi mempertanyakan alasan kenaikan drastis ini, khususnya pada belanja tidak terduga.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya,  Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi PKS, Hanura, Demokrat DPRD Kabupaten Malang, juga menyampaikan Pandangan Umum Fraksi.

Fraksi PKB (FPKB) dalam sorotannya fokus infrastruktur, ketahanan pangan, dan digitalisasi desa. FPKB menilai perubahan APBD merupakan langkah adaptif terhadap dinamika pembangunan. Mereka meminta agar anggaran difokuskan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur strategis seperti jalan desa, irigasi, dan jembatan penghubung antar kecamatan.

Sedangkan Fraksi Gerindra menekankan pada kualitas perencanaan dan kinerja dinas Penghasil. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menilai APBD harus menjadi refleksi atas kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar daftar belanja formalitas. Fraksi mengapresiasi kinerja dinas penghasil PAD, namun menekankan pentingnya validasi potensi pendapatan agar kinerja dinas terlihat jelas.

Mereka juga meminta agar penyusunan belanja daerah diawali dengan identifikasi masalah prioritas, serta menghindari munculnya program dadakan yang tidak direncanakan sebelumnya. Pembiayaan, menurut Gerindra, harus diarahkan untuk mendukung infrastruktur dan pelayanan dasar, serta mendorong keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Sementara itu, Fraksi Golkar menyororti transparansi penggunaan SiLPA dan evaluasi PAD. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menyoroti peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar 85,39% menjadi Rp 315 miliar. Mereka meminta rincian alokasi penggunaan SiLPA agar tidak digunakan secara “glondongan”, serta mendorong agar dana ini digunakan untuk program ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM.

Fraksi NasDem mendorong SDM dan optimalisasi dana pusat. Fraksi Partai NasDem merekomendasikan alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM, baik ASN, perangkat desa, maupun masyarakat umum. Mereka juga meminta SKPD lebih agresif dalam menyerap Dana Alokasi Khusus (DAK) dan insentif fiskal dari pusat.

NasDem menilai proyeksi PAD harus disusun lebih realistis, berdasarkan capaian semester pertama. Mereka mengajak OPD dan Bapenda bersinergi dalam penguatan layanan publik dan digitalisasi pemungutan agar PAD bisa tumbuh secara efisien dan transparan.

Fraksi Gabungan PKS, Hanura, dan Demokrat menyerukan efektivitas dan inovasi. Fraksi menyampaikan apresiasi terhadap kerja pemerintah, namun mendorong peningkatan kualitas belanja agar program benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat. Evaluasi terhadap kegiatan yang tidak memberikan manfaat signifikan dinilai penting, agar anggaran dapat dialihkan ke sektor yang lebih mendesak.

Fraksi juga menyoroti lemahnya capaian PAD dua tahun terakhir dan mendorong digitalisasi sistem pemungutan pajak, pembaruan data potensi, serta insentif bagi OPD berprestasi. Mereka meminta APBD perubahan diarahkan untuk pengurangan pengangguran, penguatan UMKM, serta penyelesaian infrastruktur dasar seperti jalan rusak dan peningkatan kualitas pelayanan sosial. (dad/ns)