Jatim Sediakan Kuota 40 Ribu Beasiswa

Terbatasnya jumlah SMA-SMK negeri di Jawa Timur mendorong Pemprov Jatim bekerja sama dengan SMA-SMK swasta dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025.

Jatim Sediakan Kuota 40 Ribu Beasiswa
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawans bersama para siswa saat Hardiknas.

Surabaya, HARIANBANGSA.net - Terbatasnya jumlah SMA-SMK negeri di Jawa Timur mendorong Pemprov Jatim bekerja sama dengan SMA-SMK swasta dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025.  Kerja sama ini telah diperkuat dengan komitmen penandatanganan kerja sama pemberian kuota beasiswa penuh dan beasiswa pendidikan terjangkau yang dilakukan pada 2 Mei lalu pada puncak upacara Hardiknas 2025.

Harapannya, melalui kerja sama ini, murid Jawa Timur yang tidak masuk negeri dan berlatar dari keluarga kurang mampu atau dikategorikan Desil 1 tingkat kesejahteraan paling rendah (1-10 persen terendah) dan Desil  2 dengan tingkat kesejahteraan sedikit lebih baik (11-20 persen terendah) bisa terakomodir. Sehingga tidak ada lagi murid putus sekolah.

"Saya sampaikan terima kasih kepada kepala satuan pendidikan swasta yang sudah memberikan kemudahan calon murid baru melalui beasiswa penuh dan biaya pendidikan terjangkau," ungkap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Pemprov Jatim akan memberikan bantuan biaya sebesar Rp 1 juta bagi calon murid yang tidak diterima di SMA-SMK negeri, akan melanjutkan ke sekolah swasta. Serta tidak menerima bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk tidak menerima PIP.  "Setiap kabupaten-kota diberikan kuota 150 calon murid baru dari keluarga prasejahtera (Desil 1 dan Desil 2) termasuk keluarga buruh atau pekerja dengan total anggaran Rp 5,7 miliar,” katanya.

Ditambahkan, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Aries Agung Paewai, kerja sama ini didasarkan dari jumlah pagu SMA dan SMK negeri di Jawa Timur yang terbatas. Dari jumlah lulusan SMP dan sederajat sebanyak 682.252 murid, total daya tampung yang tersedia hanya sejumlah 261.396 kursi. Artinya, hanya 38,81 persen murid yang tertampung di sekolah negeri.  Sedangkan 61,69 persen lainnya atau 420.856 murid harusnya tertampung di sekolah swasta.

"Tepat di Hardiknas lalu Bu Gubernur mengeluarkan kebijakan bidang pendidikan. Melalui langkah stategis dengan kerjasama dengan SMA dan SMK swasta. Untuk bisa memberikan kuotanya bagi siswa tidak mampu atau bagi calon murid yang berprestasi tapi tidak masuk di negeri maka bisa diberikan beasiswa penuh dan beasiswa pendidikan terjangkau,"jelas Aries, Senin (5/5).

Sementara itu, Kepala UPT TIKP Dindik Jatim Mustakim mengungkapkan, melalui kerja sama ini, murid dari kalangan keluarga pra sejahtera mampu melanjutkan pendidikan menegah tanpa biaya dan biaya pendidikan terjangkau. Sebab, sekitar 61 persen lebih murid tidak tertampung sekolah negeri.

"Kami sudah rampungkan komunikasi dengan sekolah. Antara cabang dinas dan sekolah swasta sudah tuntas untuk menjalin komitmen bersama kuota  beasiswa penuh dan biaya pendidikan terjangkau, Alhamdulillah kerja sama kita melebihi target diangka 40 ribu murid,"terang Mustakim.

Untuk mengetahui kerja sama yang telah terbangun, lanjut Mustakim, informasi seputar beasiswa kuota penuh dan biaya  pendidikan terjangkau SMA dan SMK swasta akan dimunculkan dalam sistem SPMB 2025. Pada sistem tersebut sekolah akan memunculkan berbagai informasi yang dibutuhkan.

"Dalam sistem akan muncul beberapa rekomendasi sekolah untuk calon murid baru. Misalnya saja sekolah A ada beasiswa penuh untuk 5 anak. Atau sekolah B menyiapkan beasiswa penuh 10 anak, dan dispensasi 50 persen untuk 5 anak. Nah informasi ini akan ditampilkan dalam website SPMB,"jelas Mustakim.

Kebijakan tersebut, tambah Mustakim, sudah pernah dilakukan dalam rangka mengatasi anak-anak yang tidak diterima sekolah negeri. Namun cakupan implementasinya masih di lakukan di daerah Surabaya dan Sidoarjo. Di Jawa Timur sendiri terdapat  1.083 SMA swasta dan 1.860 SMK swasta.

"Sesuai keinginan Ibu Gubernur, harapan tidak boleh lagi ada anak Jawa Timur yang putus sekolah hanya karena alasan tidak diterima di negeri dan tidak ada biaya masuk sekolah swasta,” katanya. (dev/rd)