Jembatan Talun Brak Rusak, Butuh Perhatian Serius

Mojokerto, HARIANBANGSA.net - Kisah pilu dialami warga dusun yang tinggal di sekitar Jembatan Talun Brak. Jembatan ini menghubungkan Dusun Talun dan Dusun Brak di Desa Talunblandong, Kecamatan Dawarblandong.

Jembatan ini porak poranda dihantam banjir akibat hujan lebat, 9 ovember 2021 lalu. Jembatan ini diperbaiki seadanya oleh warga setempat dengan swadaya. Jembatan Talun Brak yang masih rusak itu melintang di atas Kali Lamong. Infrastruktur ini  sangat berarti bagi warga yang tinggal di kdua sisi sungai.

Suprat, warga yang tinggal di sekitar Jembatan Talun Brak sangat mengeluhkan terhadap akses jembatan rusak. Dia berharap kepada pemerintah daerah untuk segera memperbaiki jembatan ini. Sangat dibutuhkan akses jalan dalam melakukan aktivitas sehari hari.

“Perbaikannya dari swadaya warga. Masih deg-degan lewatnya. Baik pejalan kaki maupun sepeda motor. Papan di sepanjang jembatan kalau dilewati bergetar. Waswas. Dulu, mobil bisa lewat meskipun bergantian. Sekarang, harus muter puluhan kilometer. Harapan kami, segera digarap dengan secepatnya untuk segera dapat diakses," ungkapnya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Dusun Talun Brak Wadi. Dia menjelaskan, kondisi jembatan masih darurat. Dulu pernah dikunjungi bupati, PUPR serta pejabat terkait. Mereka menjanjikan jembatan segera diperbaiki dalam sepekan. Namun, sampai saat ini belum ada realisasinya.

Wadi juga mengungkapkan, beberapa hari yang lalu, ada warganya yang hamil 6 bulan mau periksa di rumah sakit. Karena akses terdekat lewat jembatannya rusak tidak bisa lagi dilewati mobil. Terpaksa harus memutar jalan sekitar 9 km. Sangat jauh menuju rumah sakit. Akibatnya, terjadi keguguran setelah sampai di rumah sakit.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Rinaldi mengatakan, melihat Jembatan Talun Brak, sangat perlu memahami dinamikanya beberapa tahun ke belakang. Jangan hanya yang terjadi saat ini saja. Jembatan Talun Brak adalah jembatan desa. Asetnya milik desa.

Sementara PU sebagai OPD hanya bisa melaksanakan kegiatan di aset yang menjadi milik Pemkab Mojokerto. Sekadar info, di 2014 jembatan itu mendapat bantuan berupa pembangunan jembatan gantung dari Kementerian PUPR. Tapi masyarakat setempat menolak. Sehingga pembangunannya digeser ke wilayah Pacet. Saat ini jembatan gantung itu menjadi salah satu daya tarik wisata di sana.

"Ini harus sama-sama kita pahami terkait kepemilikan aset. Kami bisa membantu penanganan daruratnya dengan penguatan pada pondasi jembatan. Sifatnya darurat,” jelasnya.

Pihaknya sudah mengirimkan proposal ke Kementerian PUPR. Harapannya bisa mendapatkan bantuan anggaran dari pusat. “Sampai sekarang masih menjadi pertanyaan bagi kami kenapa bantuan pembangunan jembatan dari pusat malah ditolak," katanya.(ris/rd)