Kader Posyandu Ujung Tombak Penanganan Stunting di Jawa Timur

Meski angka stunting di Jawa Timur prosentasenya tidak besar, namun karena besarnya populasi warga Jawa Timur, maka efek agregatnya akan sangat besar untuk tingkat nasional.

Kader Posyandu Ujung Tombak Penanganan Stunting di Jawa Timur
Dokter Benjamin Kristianto, MARS, Anggota Komisi E DPRD Jatim/Fraksi Partai Gerindra. foto : istimewa.

Surabaya, HB.net  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur intensif melakukan penanganan stunting. Percepatan penurunan stunting di Jawa Timur terbilang sukses. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan menunjukkan angka prevalensi sebesar 19,2% pada tahun 2022, angka ini dibawah 20% yang menjadi standar World Health Organization (WHO).

Meski angka stunting di Jawa Timur prosentasenya tidak besar, namun karena besarnya populasi warga Jawa Timur, maka efek agregatnya akan sangat besar untuk tingkat nasional.

Persoalan stunting ini pun mendapat perhatian besar dari anggota DPRD Jawa Timur. Benjamin Kristianto, Anggota Komisi E DPRD Jatim menilai pos pelayanan kesehatan terpadu atau Posyandu punya peran signifikan dalam penurunan angka stunting. Karena itu, ia berharap Pemprov Jatim memberi insentif kepada para kader posyandu.

Menurut anggota Fraksi Partai Gerindra asal daerah pemilihan Kabupaten Sidoarjo ini, pada dasarnya para kader Posyandu tesebut bekerja secara sukarela. Namun alangkah baiknya, bila mereka diberi insentif yang layak karena telah berperan besar dalam mengatasi masalah sosial.

"Selama ini kader Posyandu mendapat insentif dari Pemkab dan Pemkot setempat, tapi jumlahnya jauh dari layak. Saya berharap Pemprov Jatim juga memberi insentif kepada kader Posyandu dengan nilai yang layak," kata pria yang akrab disapa Dokter Benny itu, Selasa (30/5/2023).

Ketua Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) Jawa Timur ini mengungkapkan, para kader Posyandu itu berperan besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan peningkatan gizi bagi ibu dan anak. Bahkan mereka melakukan kontrol kesehatan sejak bayi dalam kandungan, hingga usia balita.

Dokter Benny mengatakan, penanganan stunting sangat komplek, karena itu harus dilakukan secara holistik. Sebab itu peran kader Posyandu tentu tidak bisa dianggap enteng, seringkali mereka berkorban meninggalkan kegiatan sebagai ibu rumah tangga, meninggalkan anak dan suami demi memberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

"Saya berharap Ibu Gubernur mendukung teman-teman kader Posyandu di lapangan. Baik uang saku sampai peralatan. Masih banyak posyandu yang timbangan dan peralatannya sudah tidak layak, karena itu beberapa waktu lalu saya memberikan sumbangan posyandu kit di sejumlah posyandu yang ada di Sidoarjo," terang Dokter Benny.

Aida Fitriati, anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Parti Kebangkitan Bangsa menilai masalah stunting bukan masalah pemerintah semata, karena itu butuh peran serta masyarakat untuk penanggulangan stunting. Perempuan yang akrab disapa Ning Fitri ini mengungkapkan, di Kabupaten Pasuruan, ibu - ibu Muslimat NU secara aktif ikut melakukan upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Ning Fitri melanjutkan, kegiatan itu mulai edukasi yang dilakukan baik di kegiatan internal Muslimat NU, sampai pada kegiatan kemasyarakatan hingga keagamaan. Ia menambahkan, ibu - ibu Muslimat juga aktif turun ke lapangan sebagai kader Posyandu.

"Ibu-ibu Muslimat NU di Kabupaten Pasuruan sudah sejak lama menjadi ujung tombak kader posyandu di wilayahnya masing-masing. Selain dakwah, kami juga punya misi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat," ujar cucu pendiri Nahdlatul Ulama, KH. Abdul Wahab Hasbullah itu.

Dra. Hj. Aida Fitriati, M.Pd.I, Anggota Komisi E DPRD Jatim/F-PKB saat kegiatan Muslimat NU bersama Gubernur Khofifah. foto : istimewa.

Ketua Muslimat NU Kabupaten Pasuruan ini mengatakan peran dari Muslimat NU terbukti bisa menyampaikan banyak pesan kebaikan terutama membangun keluarga sakinah mawadah warahmah, bergerak dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga menyampaikan pesan kepada Ibu hamil agar tidak kekurangan gizi.

"Peran edukasi dan pemberdayaan masyarakat terus dilakukan oleh Muslimat NU," imbuh Ning Fitri.

Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menjelaskan pemprov tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani masalah sosial. Karena itu di banyak tempat termasuk di Jawa Timur, Muslimat NU telah menjadi bagian dalam Tim Satuan Tugas (Satgas) percepatan penurunan angka stunting atau pengentasan gizi buruk. Atas perannya itulah, Muslimat NU terbukti telah mengambil bagian penting dalam berjuang mencetak generasi muda hebat. "Ketika Muslimat berkontribusi terhadap penurunan  stunting dan penurunan gizi buruk sama halnya mereka tengah menyiapkan generasi untuk menjadi seorang sehat, pintar dan sukses dimasa mendatang. Betapa tidak bangganya kita, ketika nanti mereka yang bisa terentaskan dari Stunting bisa menjadi prajurit TNI dan Polisi atau mereka yang menjadi  ASN, pengusaha atau santri, membangun Pondok Pesantren dan sebagainya," pungkas Gubernur Khofifah. (mdr/ns)