Khofifah Buka Orientasi PPPK di Lingkup Pemprov Jatim,  Paparkan 4 Pilar Pembangunan Indonesia Emas

Surabaya, HB.net - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkup Pemprov Jatim di Graha Unesa, Minggu (1/10). Orientasi ini diikuti oleh 5.280 PPPK yang tersebar di berbagai instansi Pemprov Jatim.

Pembukaan tersebut, ditandai dengan pengalungan secara simbolis tanda peserta kepada 2 PPPK oleh Gubernur Khofifah didampingi Sekdaprov Jatim Adhy Karyono.

Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menyampaikan, terdapat empat pilar pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Keempat pilar tersebut yakni pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

"Keempat pilar ini menjadi tanggung jawab kita bersama utamanya sebagai abdi negara dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Termasuk di dalamnya reformasi kelembagaan dan birokrasi yang juga menjadi komponen penting dari pilar pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan," urainya.

Khofifah menambahkan, pilar pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK harus ada di semua lini. Ini penting untuk meningkatkan indeks inovasi dan index competitiveness SDM di Indonesia khususnya Jawa Timur.

“Terkait ekonomi, McKinsey Global Institute memprediksi ekonomi Indonesia akan berada di peringkat ke 7 pada 2030. Begitu pula dengan Price Waterhouse Cooper yang memprediksi ekonomi Indonesia melejit hingga peringkat 4 dunia pada tahun 2050,” ungkapnya.

“Bagaimana kita bisa menjaga pembangunan ekonomi berkelanjutan dan terus bisa berseiring dengan green economy dan blue economy,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menerangkan terkait pilar pemerataan pembangunan, salah satu poinnya ialah pengentasan kemiskinan ekstrem. Dimana, saat ini kemiskinan ekstrem di Jatim turun sangat signifikan dibanding provinsi lainnya.

“Itu semua berkat kerja keras para kepala desa, lurah, pendamping desa dan semua pihak,” tegasnya.

Gubernur Khofifah juga memotivasi para PPPK untuk menjadi abdi negara yang melayani masyarakat. Hal ini karena, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kemenpan RB, sebesar 84,3 persen ASN tergerak menjadi abdi negara karena ingin memperbaiki pelayanan publik.

Untuk itu, ia mendorong para PPPK agar bisa menjalankan tugas pengabdian dengan sebaik mungkin dan terus mengembangkan diri. Apalagi, Pemprov Jatim membuka banyak sekali peluang untuk pengembangan diri.

Termasuk salah satunya rencana King’s College University, universitas kenamaan dunia yang akan membuka program master degree prodi Creative Industry, Digital Marketing, dan Digital Media. Selain itu, juga ada 300 beasiswa dari Kementerian Kominfo RI yang juga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.

"Kami telah menandatangani nota kesepakatan bersama antara Pemprov Jatim dengan Kemenkominfo RI tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika di Jatim,” jelasnya.

"Kerja sama ini tentu menjadi peluang emas bagi putra-putri Jatim termasuk ASN yang ingin mengembangkan kompetensinya," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Hary Budiarto menyampaikan di era saat ini perlu memahami ekosistem digital. Ada tiga hal yang wajib dikuasai yaitu, infrastruktur digital, ekonomi digital dan masyarakat digital.

Hary juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengukur Indeks Masyarakat Digital yang menjadi poin penting dalam mewujudkan ekosistem digital. Jawa Timur memiliki Indeks Masyarakat Digital sebesar 49,95 persen. Prosentase tersebut lebih tinggi dari rata-rata indeks nasional.

Menurut Hary, Indeks masyarakat Digital bisa ditingkatkan melalui beberapa aspek Literasi Digital. Yakni, etika digital, budaya digital, keamanan digital dan interaksi digital. (dev/ns)