Matangkan Rencana Pelaksanaan Sekolah Rakyat

Di sela-sela rapat, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menjelaskan, sarana dan prasarana pembelajaran untuk Sekolah Rakyat yang telah disiapkan oleh jajaran pemerintah kota saat ini telah mencapai 90 persen.

Matangkan Rencana Pelaksanaan Sekolah Rakyat
Jajaran Pemkot saat gelar Rakor secara daring dengan Kemensos.

Probolinggo, HB.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo mengikuti rapat daring yang digelar oleh Kementerian Sosial RI, Selasa (15/04/2024) pagi, di Ruang Command Center. Rapat tersebut membahas mengenai persiapan usulan lokasi Sekolah Rakyat bersama dengan kabupaten/kota terpilih se-Indonesia.

 Hadir dalam rapat ini Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Sekretaris Daerah drg. Ninik Ira Wibawati, serta perwakilan dari lintas sektor terkait. Seperti Bappeda Litbang, Dinas Sosial PPPA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR, DLH, dan Inspektorat.

Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Serta pentingnya dukungan dan partisipasi pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam pembentukan Sekolah Rakyat.

Di sela-sela rapat, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menjelaskan, sarana dan prasarana pembelajaran untuk Sekolah Rakyat yang telah disiapkan oleh jajaran pemerintah kota saat ini telah mencapai 90 persen.

“Jadi kalau untuk persiapan kita dalam rangka menerima proyek sekolah rakyat ini, Insyaallah sudah di 90 persen lebih lah ya, artinya dari segi bangunan untuk kegiatan sekolah atau belajar mengajar itu kita sudah siap kemudian dari segi tempat tinggal juga sudah siap,” terangnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, pemkot akan segera melengkapi dokumen fisik yang diperlukan untuk administrasi, yang nantinya akan disampaikan dalam desk bersama Kementerian Sosial.“Kita diundang nanti hari Kamis untuk OPD terkait dan sekda ke Jakarta, tinggal nunggu nanti setelah itu perkembangan persiapan-persiapan lainnya,” kata wali kota.

Setelah proses tersebut selesai, akan dilakukan penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung keberadaan Sekolah Rakyat.

“Dan nanti diakhiri dengan penandatanganan atau PKS, kerjasama antara daerah dengan kementerian, nah di Jakarta juga nanti saya yang hadir di sana, tanda tangan bersama Pak Menteri disaksikan oleh Bapak Presiden,” terangnya. (ndi/diy)