Deklarasi Pemilu Damai 2024, Jaga Kondusivitas Surabaya

Surabaya, HARIANBANGSA.net - Pemkot Surabaya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) siap mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman, damai dan kondusif. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam ikrar bersama Deklarasi Pemilu Damai 2024 di Halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (23/11).

Deklarasi yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya tersebut, juga diikuti para pimpinan atau perwakilan dari partai politik. Sebanyak 93 anggota Panwaslu Kecamatan se-Kota Surabaya, juga hadir dalam deklarasi tersebut.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa pemkot bersama jajaran Forkopimda akan mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu 2024. Bagaimana pemilu di Kota Surabaya ini tetap berjalan dengan damai, nyaman, dan kondusif.

"Karena saya sudah sampaikan, orang Panwas, itu orang Surabaya semua. Jadi saya titipkan kepada mereka semuanya bahwa Surabaya tetap terjaga guyub rukunnya, gotong-royongnya dan tidak saling bertengkar," kata Wali Kota Eri Cahyadi ditemui usai kegiatan Deklarasi Pemilu Damai.

Wali Kota Eri kembali mengingatkan bahwa pemilu adalah sebuah kepentingan dunia sesaat. Karenanya, ia mengajak seluruh elemen di Kota Pahlawan untuk tetap menjaga tali silaturahmi dan gotong-royong.  "Itu yang selalu saya sampaikan ketika turun. Saya minta kepada jajaran camat, lurah dan kepala PD (perangkat daerah) untuk menyampaikan hal yang sama," tuturnya.

Ketua Bawaslu Kota Surabaya Muhammad Agil Akbar menjelaskan tiga poin penting dalam Deklarasi Pemilu Damai 2024. Pertama, bekerja sama bahu membahu dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Dan kedua, menjaga kondusivitas pelaksanaan pemilu.

"Sedangkan yang ketiga, kita juga bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Karena tentu butuh dukungan, yang namanya pemilu butuh kolaborasi banyak pihak," kata Agil Akbar.

Dalam deklarasi tersebut, Agil juga menekankan tiga isu krusial yang telah dirumuskan bersama beberapa waktu lalu. Yang pertama terkait dengan isu hoaks dan hate speech. Lalu yang kedua, terkait netralitas ASN dan ketiga tentang praktik politisasi SARA serta politik identitas.(ari/rd)