DPRD Surabaya Minta Pemkot Lakukan Kajian Mendalam soal Rencana Penambahan Sekolah

Surabaya, HB.net - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya meminta Pemkot Surabaya melakukan kajian yang mendalam mengenai rancana penambahan sekolah guna mengatasi sistem zonasi yang saat ini diterapkan pemerintah.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti menilai, jika pemerintah akan menambah sekolah di wilayah tertentu, harus melalui pengkajian lebih lanjut, seperti jumlah calon siswa yang ada, jumlah lulusan dan kebutuhan penunjang kegiatan belajar mengajar lainnya.

“Penambahan sekolah harus melalui diskusi dan pengkajian lebih lanjut, data lulusan, jumlah calon siswa dan tentunya harus tetap memperhatikan sekolah swasta yang ada di wilayah tersebut,” kata Reni.

Penambahan jumlah sekolah di Surabaya bakal segera terwujud lantaran Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya sudah mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Pemkot Surabaya. Penambahan sekolah termasuk di dalam rencana program tersebut.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati  mengatakan, penambahan sekolah tersebut menindaklanjuti dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Pemkot Surabaya. Saat finalisasi perangkaan banggar dan TAPD disepakati akan dibangun 5 sekolah baru di 5 wilayah. Sekolah jenjang SMP.

”Anggaran yang disahkan pada Rabu (17/7) sejumlah Rp 122 miliar,” tutur Aning Rahmawati.

Aning menyebutkan sidang paripurna dengan agenda nota kesepakatan antara DPRD dengan Pemkot Surabaya pada Rabu 17 Juli 2024 menindaklanjuti RPJPD yang akan dibangun 37 sekolah baru di Surabaya.

Aning selaku anggota Banggar DPRD Surabaya meminta agar Pemkot Surabaya mengkaji betul prioritas wilayah pembangunan sekolah itu. Dengan demikian, pembangunan sekolah betul-betul menjadi solusi pendidikan yang merata dan berkualitas.

”Selain itu, polemik zonasi yang menyisakan duka bagi warga Surabaya bisa teratasi,” tegas Aning, salah satu caleg DPRD Surabaya terpilih kembali pada periode 2024-2029 itu.

Anggota Banggar DPRD Kota Surabaya Moch. Machmud mengatakan, terdapat anggaran untuk membangun sekolah negeri baru pada tahun 2025 mendatang, sebesar Rp 122 miliar.

Anggaran tersebut rencananya akan diperuntukkan untuk membangun lima sekolah negeri baru di tiap sudut di Kota Pahlawan.

Dia menjelaskan, dirinya telah menerima aspirasi masyarakat dan menyampaikannya dalam rapat forum rapat banggar bersama jajaran Pemkot Surabaya agar jumlah sekolah negeri, khususnya SMP, dapat ditambah di wilayah Kecamatan Tandes dan Sambikerep.

"Misalnya di wilayah Surabaya Barat yang ada di Kelurahan Made dan Tubanan, jika si anak tidak pintar beneran atau tidak punya koneksi, selamanya dia tidak bisa sekolah di negeri, baik itu SMP atau SMA, maka penambahan sekolah negeri ini saya kira menjadi urgensi dalam pembahasan R-APBD 2025," papar anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya itu.

Rencana Pemerintah Kota Surabaya untuk menambah sekolah negeri telah difinalisiasi dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), yang telah disetujui DPRD Kota Surabaya sebagai pedoman dalam penyusunan R-APBD Kota Surabaya 2025.

Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, penambahan sekolah negeri di Kota Pahlawan tersebut diprioritaskan untuk wilayah padat penduduk.

Suasana hari pertama masuk pada tahun ajaran baru 2024/2025 di salah satu sekolah di Surabaya. foto: ilustrasi

"KUA PPAS ini kami masukan permohonan dan alhamdullilah telah kami tandatangani nota kesepahamannya dan akan diteruskan dengan oleh Banggar DPRD Surabaya. Jadi kami akan menambah sekolah baru di wilayah yang padat penduduk, seperti di wilayah Sawahan," ungkapnya saat Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Rabu 17 Juli 2024.

Eri juga menyebut, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) negeri dan swasta, untuk memastikan wilayah-wilayah mana saja yang ideal untuk menerima penambahan sekolah negeri.

"Kami sedang koordinasi dengan MKKS negeri dan swasta karena ternyata dari hitungan ada wilayah yang kekurangan sekolah ketika digabung negeri dan swastanya, jumlah yang akan masuk lebih besar, jadi tidak bisa ditampung di wilayah itu," paparnya.(lan/ns)