DPRD Tulungagung Bahas 3 Agenda Sekaligus dalam Sidang Paripurna, Bupati Maryoto Beber Realisasi Program

Tulungagung, HB.net  - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung menggelar rapat paripurna terbuka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2022, penyampaian reses dewan, dan pengumuman keanggotaan pansus masa sidang II tahun sidang IV periode Januari-April 2023, di Ruang Rapat Graha Wicaksana, Sabtu (25/03/2022).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Marsono, serta dihadiri langsung oleh Bupati Tulungagung Maryoto Birowo beserta wakilnya Gatot Sunu, anggota DPRD, dan tamu undangan lainnya.

Menurut Marsono, agenda rapat paripurna tersebut berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapat badan musyawarah pada bulan Februari lalu.

"Sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung No. 01 Tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Tulungagung," katanya saat memimpin jalannya sidang

Sementara itu, Bupati Maryoto Birowo menyampaikan terealisasinya program dan kegiatan Kabupaten Tulungagung selama tahun 2022, sehingga laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati disampaikan pada sidang paripurna.

"Sesuai dengan amanat undang-undang yang ada, kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan LKPJ kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir," papar Maryoto dalam sambutannya.

Bupati menjelaskan, pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2022 lalu meliputi lima indikator, yakni indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, persentase desa atau kelurahan dasar dan yang mendapatkan layanan infrastruktur lingkungan berkualitas, serta indeks birokrasi reformasi.

Menurutnya, indikator pertama tentang indeks pembangunan manusia (IPM), di mana pada tahun 2021 sebesar 73,15 dan tahun 2022 menjadi 74,06 atau meningkat sebesar 0,91 masuk pada kategori tinggi. Angka tersebut di atas IPM Nasional sebesar 72,91.

"Ini ditunjang kinerja bidang pendidikan dan kesehatan yang terus meningkat serta menunjukkan keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia," jelas Maryoto

Untuk indikator kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Tulungagung meningkat menjadi 5,22% pada 2022 dibanding tahun 2021 sebesar 3,53%.

Kemudian indikator ketiga meliputi tingkat kemiskinan, dari angka 7,51% tahun 2021 menjadi 6,71% dan 2022 turun sebesar 0,8%. Artinya, angka kemiskinan ini berada di bawah Angka Kemiskinan Nasional yaitu 9,57% dan Provinsi Jawa Timur sebesar 10,49%.

"Ini sejalan dengan penurunan kemiskinan makro. Angka kemiskinan ekstrem terus mengalami penurunan di mana 2021 sebesar 0,94%, dan tahun 2022 BPS mencatat tingkat kemiskinan ekstrem Tulungagung adalah 0%," tambah Maryoto Birowo.

Sedangkan untuk inikator keempat adalah persentase desa atau kelurahan dasar yang memperoleh layanan infrastruktur lingkungan berkualitas mencakup akses jalan, air minum, sanitasi, perumahan, dan persampahan. Persentasenya sebesar 52,40% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 55,35% di tahun 2022.

"Sehingga pada 2022 sebanyak 150 desa atau kelurahan di Tulungagung telah mendapatkan layanan infrastruktur dasar dan lingkungan berkualitas," tegasnya

Dan yang terakhir adalah indeks birokrasi reformasi, berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2022 adalah sebesar 68,74 yang masuk kriteria nilai baik.

"Demikian uraian ringkas terwujudnya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama tahun 2022 yang memperhatikan capaian berbagai indikator kinerja," tutupnya. (fer/ns)