Hasil Evaluasi, Rate of Transmission masih Naik Turun, PSBB Surabaya Raya Sudah Diusulkan Dicabut

SURABAYA, HARIANBANGSA.net - Pemprov Jatim bersama Pemkot Surabaya, Pemkab Gresik dan Sidoarjo melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB Surabaya Raya yang sudah diperpanjang untuk kali ketiga, Senin (7/6) malam.

Rapat dipimpin langsung oleh Sekdaprov Jatim, Ir. Heru Tjahjono bersama Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan Pemkot Surabaya yang diwakili oleh Ka Bakesbanglinmas.  Dalam paparannya, ketiga wilayah mengajukan PSBB Surabaya Raya cukup sampai dengan jilid 3 dan tidak diperpanjang untuk kali keempat.

Dalam arahannya, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menyampaikan, agar ketiga daerah dalam pengambilan keputusan masa transisi pasca PSBB tetap mempertimbangkan kajian secara epidemiologi maupun sosiologinya. Karenanya, kajian-kajian tersebut harus menjadi pertimbangan utama dan bisa mendasari Perbup/Perwali terkait masa transisi pasca PSBB.

“Jadi kajian yang sifatnya secara epidemiologi maupun sosiologi seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Windhu harus menjadi pertimbangan,”ungkap Heru.

Perwakilan Tim Advokasi PSBB dan Survailans FKM Unair dr. Windhu Purnomo menjelaskan, pihaknya telah melakukan kajian, data hingga 30 Mei 2020 tercatat PSBB ketiga di Surabaya Raya telah berhasil menurunkan rate of transmission (RT) dari 1,7 menjadi 1,1. Walaupun dalam pengamatan masih tercatat naik turun, namun secara optimis tercatat menurun dari awal penerapan PSBB.

“Jika dilihat dari RT-nya, Surabaya Raya kecenderungannya turun. Walau masih naik turun, namun optimistik menurun,”terang dr. Windhu Purnomo.

Ditambahkan, hal ini pulalah yang bisa menjawab penyebab munculnya lonjakan drastis di awal PSBB ketiga hingga 1,7 kali lipat, namun tren tersebut menurun di akhir PSBB. Sedangkan untuk prediksi (forecasting) jumlah kumulatif setelah PSBB jilid 3 masih akan meningkat, tetapi ada harapan akan melandai (dengan lower bound yang merendah).

Sedangkan, di sisi kajian sosial dan perilaku masyarakat lanjut dr. Windhu, berdasarkan pantauan dari google mobility, kepatuhan masyarakat untuk anjuran ‘stay at home’ secara umum di Surabaya Raya tercatat membaik utamanya di Kota Surabaya.

Meskipun demikian, pada beberapa tempat masih di temui banyak lokasi yang tidak memenuhi protokol kesehatan. Berdasarkan survey, tercatat 88,2 persen orang yang nongkrong di warung dan kafe masih tidak memakai masker dan 89,3 persen nya tidak menerapkan physical distancing. Selain itu 78,8 persen orang di kegiatan sosial budaya juga belum menggunakan masker dan 82 persen nya tidak menerapkan physical distancing.

Artinya penerapan protokol kesehatan harus terus ditingkatkan di berbagai sektor. Dan mengacu hasil tersebut, ketiga wilayah dalam perancangan Perbup dan Perwali menuju masa transisi pasca PSBB diharapkan bisa menambahkan aturan tentang kewajiban pemakaian masker maupun physical distancing.

"Penegakan aturan terkait penerapan protokol kesehatan ini tak lain demi peningkatan ketertiban masyarakat sebelum menuju New Normal Life yang ditetapkan oleh pemerintah pusat," tukas dr. Windhu. (dev/ns)