HLM Rakor TP2DD, Ketua KPw BI Jatim Dukung Penguatan ETPD

Surabaya, HB.net –Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI Jatim menggelar High Level Meeting (HLM) Rapat Koordinasi Wilayah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Dipimpin Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono, dengan tema “Penguatan Komitmen Perluasan ETPD & Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Jatim Bangkit, Terus Melaju”.

Kegiatan dihadiri Ketua KPw BI Jatim, Erwin Gunawan Hutapea, seluruh anggota TP2DD Jatim serta Ketua TP2DD (Bupati/ Walikota) 38 Kabupaten/Kota di Jatim, di Gedung Negara Grahadi, Selasa, (07/05/2024).

Usai kegiatan, Erwin ingin menyampaikan 3 hal. Pertama apresiasi kepada Gubernur karena bisa terlaksana kegiatan tersebut dan dihadiri kepala daerah seluruh Jatim, OPD dan instansi terkait. Momentum hari ini merupaka momentum yang baik melihat capaian dan langkah-langkah yang disiapkan yakni 5 langkah.

“Kedua BI akan terus mendukung dan melakukan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait terutama provinsi dan kabupaten di dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital yakni digitalisasi eletronifikasi untuk transaksi pemerintah daerah, kenapa karena perekonomian kita akan lebih efisien dan efektif termasuk layanan juga layanan publiknya karera semua sudah dilakukan secara digital. termasuk tingkat penerapan dan tingkat belanjanya,” katanya.

“Dan sejarah menunjukkan saat Covid salah satu yang membuat tekanan tidak terlalu dalam karena ada digitalisasi. Bayangkan jika saat pandemi Covid tidak ada digitalisasi pembayaran, jadi kegiatan ekonomi masih berjalan. Khususnya pemerintah daerah termasuk motor baru,” imbuhnya.

Ketiga tentunya BI akan terus mendukung dan mengkoordinasi di dalam penguatan ETPD. Dari sisi penerimaan memerlukan inovasi dan transformasi pemungutan Pajak Daerah & Retribusi Daerah (PDRD) menjadi non tunai, melalui kanal-kanal pembayaran non tunai/digital seperti retribusi pajak. Kedua terkait belaja, dan kita akan terus mendorong OPD dan kabupaten/kota semakin menggunakan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemda atau Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di dalam melakukan belanja-belanjanya. Hingga April 2024, sebanyak 89,5 persen atau 35 dari 39 Pemda telah menerbitkan Perkada KKI.

Adhy Karyono menyampaikan arahan mengenai urgensi penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang disepakati dengan komitmen bersama seluruh TP2DD se-Jatim dengan 5M. Meningkatkan Indeks ETPD dalam kategori digital. Menggunakan KKI segmen Pemda di Jatim. Mengoptimalkan penggunaan kanal pembayaran non-tunai, khususnya QRIS untuk transaksi Pemda. Meningkatkan kualitas layanan dan ekosistem digital melalui pengembangan inovasi oleh Bank Jatim. Serta memperkuat edukasi dan literasi keuangan digital kepada masyarakat Jatim. (diy/ns)