KPU Sidoarjo Ketatkan Anggaran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo bakal mengetatkan sejumlah pos anggaran Pilbup 2020. Itu dilakukan untuk membiayai tempat pemungutan suara (TPS) yang bertambah karena protokol kesehatan mencegah penularan Covid-19.

KPU Sidoarjo Ketatkan Anggaran
Ketua KPU Sidoarjo M Iskak saat hearing dengan Komisi A DPRD Sidoarjo, Jumat (19/6).

Sidoarjo, HARIAN BANGSA.net - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo bakal mengetatkan sejumlah pos anggaran Pilbup 2020. Itu dilakukan untuk membiayai tempat pemungutan suara (TPS) yang bertambah karena protokol kesehatan mencegah penularan Covid-19.

Semula KPU Sidoarjo mengusulkan tambahan dana APBD Rp 6,8 miliar karena TPS bertambah 540 titik. Namun rencana itu berubah seiring turunnya Permendagri Nomor 41 Tahun 2020, yang intinya pemerintah daerah diminta melakukan penyesuaian dana pilkada dari APBD.

Ketua KPU Sidoarjo M Iskak mengatakan, karena ada Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tersebut, yakni KPU dalam merevisi anggaran pilkada, tidak boleh merubah pagu awal anggaran pilkada. Di Sidoarjo, anggaran untuk pilkada telah ditetapkan sebesar Rp 75,9 miliar.

"Ya sudah itu saja (Rp 75,9 miliar). Tidak boleh ditambahi. Tidak boleh minta lagi. Dan pemkab ya tidak boleh memberi lagi," cetus Iskak usai mengikuti hearing dengan Komisi A DPRD Sidoarjo, di Gedung DPRD Sidoarjo, Jumat (19/6).

Karena aturan tidak boleh meminta tambahan anggaran tersebut, kini KPU Sidoarjo bakal kembali menyusun skema anggaran agar bisa membiayai tambahan 540 TPS. "Kita akan lakukan optimalisasi dan pengetatan sejumlah pos anggaran dengan beberapa strategi," tandas Iskak.

Meski begitu, Iskak juga berharap pembiayaan tambahan TPS itu bisa dialokasikan dari dana APBN yang telah diajukan KPU Sidoarjo. "Insya Allah anggaran yang akan kita terima dari APBN melebihi yang kita minta. Itu bisa nggak dialokasikan untuk tambahan TPS. Hari ini masih diperjuangkan oleh KPU Jawa Timur," jelas Iskak.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Subandi menyatakan, pihaknya bakal menggelar hearing lagi untuk membahas pelaksanaan Pilbup Sidoarjo. "Memang ada perubahan skema anggaran. Nanti kita hearing lagi dengan KPU Sidoarjo," cetus politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.(sta/rd)