KUA PPAS APBD Jatim 2024 Memberi Optimisme, Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Memenuhi Ketentuan UUD 1945  

Surabaya, HB.net - Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Jatim tahun 2024 disahkan pada sidang paripurna, 14 Agustus 2023. Dari pihak eksekutif diwakili Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Sedangkan dari pihak legislatif, diwakili oleh Ketua DPRD Jatim, Kusnadi.

Penandatanganan kesepakatan (MoU) tersebut, dilakukan pada rapat Paripurna DPRD Jatim, yang dilakukan secara langsung oleh Gubernur Khofifah dan Ketua DPRD Jatim Kusnadi, dan disaksikan oleh sejumlah pimpinan DPRD Jatim.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad mengatakan secara umum KUA PPAS APBD Jatim  2024 memberikan optimisme. Politikus Gerindra itu menyontohkan anggaran untuk pendidikan 24 persen. Artinya itu sudah di atas ketentuan dari Undang-Undang Dasar yang mengamanatkan minimal 20 persen dari APBD dialokasikan untuk pendidikan.

"Demikian juga soal kesehatan sudah dianggarkan sekitar 15 persen. Artinya jauh melebihi ketentuan konstitusi 10 persen. Kemudian bidang infrastruktur sekitar 7 persen, sedangkan bidang sosial dan ekonomi pada kisaran 5 - 6 persen,” kata Sadad, Senin (14/8/2023) malam.

Sadad mengungkapkan, dari sisi belanja, alokasi yang terbesar jika menggunakan istilah lama adalah anggaran belanja pegawai (pemerintahan).

"Bidang pemerintahan itu anggaran yang terbesar adalah untuk belanja pegawai, namun nilai manfaatnya juga kembali untuk masyarakat,” tutur Sadad.

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi menjelaskan ada banyak hal dibahas dalam KUA PPAS APBD Jatim 2024. Namun ada dua hal yang menjadi prioritas, yakni belanja pegawai dan mengurangi kemiskinan ekstrem.

"Terkait gaji pegawai dihitung kembali, yakni yang dihitung terkait anggaran pendapatan. Karena memang beban anggaran saat ini semakin berat,” ujar Kusnadi.

Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, target utama menurunkan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem. Apalagi pemerintah pusat menargetkan angka kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0 persen.

"Target utamanya adalah kemiskinan ektrem, bukan kemiskinan secara umum," tandasnya.

Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono menuturkan, pihaknya bersyukur KUA PPAS 2024 telah disepakati antara Pemerintah Provinsi Jatim yang langsung ditandatangani Gubernur Khofifah dan DPRD Jatim. Kesepakatan ini menjadi platform anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan serta prioritas program Pemprov Jatim.

Adhy melanjutkan, untuk plafon KUA PPAS 2024 ini, prioritasnya pengurangan kemiskinan kronis atau ekstrem. Kemudian penanganan stunting, peningkatan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan investasi di Jatim.

 “KUA PPAS 2024 ini juga, untuk pendidikan juga sudah terpenuhi yaitu 24 persen dan kesehatan juga sudah 15 persen, dan belanja pegawai serta program gubernur Jatim lainnya juga sudah terpenuhi di KUA PPAS 2024,” urainya.

Suasana sidang paripurna DPRD Jatim dengan agenda pengesahan KUA PPAS APBD Jatim 2024. foto : istimewa.

Dalam rancangan KUA PPAS yang dibacakan oleh Sekwan DPRD Jatim Andik Fadjar Tjahjono diketahui bahwa fokusnya diantaranya yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem di Jatim, kemudian juga pendidikan, kesehatan, belanja pegawai, penanganan bencana, dan program lainnya.

Usai pembacaan KUA PPAS langsung ditandatangani oleh Gubernur Khofifah, Ketua DPRD, Kusnadi, Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad, Achmad Iskandar, serta Anik Maslachah dan disaksikan anggota DPRD, dan Sekdaprov, OPD di lingkungan Pemprov Jatim.

Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menjelaskan bahwa KUA PPAS APBD Jatim 2024 ini menetapkan plafon pendapatan, belanja, pembiayaan dan prioritas program berdasarkan urusannya.

 “Kalau semua sudah terpenuhi, baru dukungan yang lainnya,” paparnya.

Soal arah dan tujuan yang hendak dicapai dari APBD Jatim 2024, lanjut Adhy  Karyono adalah untuk mengurangi kemiskinan kronis (ekstrem), stunting, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan investasi bisa lebih baik lagi.

"Kita mengalokasikan seluruh biaya yang sifatnya menjadi beban diambil alih provinsi, seperti honor guru-guru swasta BOPP, kita selesaikan," pungkas Sekdaprov, Adhy Karyono. (mdr/ns)