TPP 2021 Rencananya Ditunda, DPRD Minta Carikan Ruang Lain

Jika masih bisa ditutupi melalui ruang-ruang lainnya, maka tak akan ada penundaan pembayaran.

TPP 2021 Rencananya Ditunda, DPRD Minta Carikan Ruang Lain
Pj Sekda Bondowoso, H. Soekaryo
TPP 2021 Rencananya Ditunda, DPRD Minta Carikan Ruang Lain

Bondowoso, HB.net - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso berencana menunda Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2021. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah, Soekaryo saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa (25/5).

“Ini alternatif terakhir, kalau nanti kekurangan dalam refocusing APBD 2021. jika dana cadangan tidak cukup untuk menutupi defisit. Jadi tidak dihapus, melainkan ditunda dan akan dibayarkan pada 2022," tegasnya. Jika masih bisa ditutupi melalui ruang-ruang lainnya, maka tak akan ada penundaan pembayaran.

"Nanti di Perbupnya akan berbunyi seperti itu. Berdasarkan rapat tim anggaran," terangnya. Sementara untuk menutupi defisit, pihaknya mencari dari dana pembangunan fisik yang tidak terlalu menjadi prioritas. Termasuk, pendapatan hasil kerjasama, pendapatan pajak retribusi daerah, pendapatan pengelolaan barang daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Anggota Badan Anggara DPRD Bondowoso, H Tohari menyarankan agar TPP tidak menjadi salah satu yang direfocusing atau ditunda pembayarannya. Menurutnya, ketika TPP ditiadakan dikhawatirkan dapat memengaruhi kinerja ASN (Aparatur Sipil Negara). Akibatnya pelayanan dikhawatirkan tak bisa maksimal.

"Apalagi saya tanya beberapa ASN, TPP itu sudah dibuat ambil di bank. Apa bank mau ditunda. Sementara untuk TPP mau dibankan harus persetujuan pimpinan," paparnya. Sehingga nanti kalau TPP ditiadakan, maka beban ASN semakin berat. Misalnya yang punya tanggungan ke bank. Kalau pun tidak ada, TPP itu sudah ada alokasinya.

Pihaknya menegaskan, untuk menutupi kekurangan-kekurangan agar mencari di ruang-ruang yang lain. Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengusulkan penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2021. Nilainya yakni sekitar Rp 21 miliar 150 juta. "Misalnya pemeliharaan gedung dan sebagainya. Sehingga tak perlu menunda TPP," tegasnya.

Sementara, Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menerangkan, pihaknya menerima surat dari Pemkab terkait penundaan TPP untuk menutupi defisit. Melihat usulan ini, pihaknya meminta untuk dipilah-pilah lagi dengan memperhatikan psikis ASN Bondowoso. Karena itu, pembahasannya masih akan terus dilanjutkan. (gik/diy)