Benahi Tuban, Paslon Setia Negara Kontrak Politik Tawarkan Rp 300 Juta Per Dusun

"Kontrak politik ini ditandatangani di kertas bermaterai. Dan dicatatkan di Notaris, jadi kalau kami mengingkari bisa dilakukan gugatan," tetang Setiajit.

Benahi Tuban, Paslon Setia Negara Kontrak Politik Tawarkan Rp 300 Juta Per Dusun

TUBAN, HARIANBANGSA.net - Demi membenahi Kabupaten Tuban, Pasangan Setiajit dan Armaya Mangkunegara (Setia Negara) menawarkan dana tambahan anggaran Rp 100 juta sampai Rp 300 juta per dusun. Janji itu disampaikan Setiajit atasnama Setia Negara dalam kontrak politik di sejumlah desa di Kecamatan Jatirogo, Rabu (30/9/2020).

Program riil ini akan diberikan pada masyarakat jika kelak Setia Negara memimpin Kabupaten Tuban sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

"Kontrak politik ini ditandatangani di kertas bermaterai. Dan dicatatkan di Notaris, jadi kalau kami mengingkari bisa dilakukan gugatan," tetang Setiajit.

Menurutnya, kontrak politik itu akan dipertanggungjawabkan sampai ke akhirat. Karena program itu sebuha keniatan Paslon Setia Negara untuk membangun desa yang dimulai dari dusun.

"Nama programnya dusun makmur. Ini riil dan bisa dipertanggungjawabkan," paparnya.

Mantan Pj Bupati Jombang ini menambahkan, sebanyak 886 dusun dan semua akan dibuatkan kontrak politik darinya. Selain paslon juga ada tokoh masyarakat atau tokoh agama serta dua warga sebagai saksi. Sehingga, dokumen tersebut resmi, sah dan punya kekuatan hukum.

"Setia Negara sengaja melakukan kontrak politik dengan mengambil batasan wilayah administratife agar lebih jelas program dan pertanggungjawabannya," ucap cabub yang diusung PDI-P, Gerindra, PPP, PAN dan PBB.

Adanya kontrak politik itu diharapkan bisa meningkatkan infrastruktur dusun, meningkatkan derajat kesehatan dan pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Sedangkan, bentuknya berupa pembiayaan untuk program pengembangan di dusun tersebut.

"Jika dusun maju, desa menjadi maju, kecamatan ikut maju dan tentu saja kabupaten juga maju. Ini riil, nyata dan bukan mengada-ada," timpalnya.

Disisi lain, dana itu minimal Rp 100 juta sampai Rp 300 juta bisa bisa dialokasikan untuk program dusun makmur ini. Dana itu akan diberikan untuk setiap dusun, setiap tahun.

"Dana itu dipastikan di luar dana desa, DD maupun ADD. Setidaknya di tahun kedua menjabat program ini sudah jalan. Kalau tidak terealisasi saya kami siap mundur dari jabatan, karena gagal memberikan yang terbaik bagi rakyat," tutupnya. (wan/ns)