Dewan Dorong Pemkab Situbondo Terapkan UHC

Situbondo, HB.net - Anggota Komisi IV  DPRD Kabupaten Situbondo, H. Tolak mendorong Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk segera menerapkan pelayanan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta. Sebuah program jaminan kesehatan yang  melayani seluruh warga Situbondo.

H. Tolak, mengatakan pelayanan kesehatan melalui BPJS di Situbondo masih mencapai 82 persen dari total populasi penduduk.

"Saya sudah sampaikan program UHC ini dihadapan Musrenbang kecamatan Kapongan, Kamis (09/02/2023). Masih kurang 13 persen dari persyaratan minimal 95 persen untuk menerapkan program UHC," katanya kepada Harian Bangsa di kantor DPRD Situbondo, Jumat (10/02/2023).

Anggota Dewan dari Dapil dua ini menjelaskan pelayanan kesehatan  seluruh warga dengan program UHC ini sifatnya wajib bagi pemerintah daerah. "Perintah undang-undang, wajib bagi daerah". Jelasnya.

Sebenarnya anggaran daerah situbondo mampu untuk membiayai kepesertaan BPJS sehingga dapat masuk salam skema UHC. Dengan mengintegrasikan program Sehati dalam BPJS, pemkab hanya butuh tambahan sekitar Rp 30 miliar untuk bisa menerapkan UHC.

Ia juga, mengingatkan pemkab untuk mengintegrasikan program Sehati dengan JKN. Karena pemda dilarang mengelola program pelayanan sendiri. "Sehati berpotensi melanggar aturan," ucapnya.

Terpisah, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Situbondo, Jandon Bandono mengatakan, kepesertaan warga Situbondo mencapai 82,3 persen dari  667.036 jiwa, per 01/02/2023. Masih kurang 13 persen untuk dapat masuk ke program UHC.

Kepesertaan BPJS ini terdiri dari penerima bantuan iuran (PBI) dan Non PBI. Peserta PBI, mpemerintah pusat disebut BPI JK, dan pemerintah daerah, disebut PBI daerah. Sedang Non PBI yaitu pekerja dibayar perusahaan.

“Semua itu, yang membentuk komposisi 82 persen. Situbondo komposisi terbesar PBI nya dari pemerintah pusat sampai 300 ribuan, hampir separuhnya, kemudian PPU. Yang dibiayai pemda Situbondo sebanyak 29 ribu jiwa menggunakan anggaran pajak rokok," katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),  Sugiyono, menyatakan, aspirasi itu sesuai dengan visi misi bupati yang kedua yaitu mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat. "Kalau memang itu kebutuhan real masyarakat, bisa menjadi agenda pembahasan," tuturnya. "Aspirasi itu kan bisa dibahas dengan dinas kesehatan," tambahnya.

Sayanghya, Kepala Dinas Kesehatan (dinkes) Situbondo, Sandy Hendrayono, sejak Kamis lusa sulit dikonfirmasi. (sbi/diy)