DPC Demokrat Kota Mojokerto Tolak KLB

Isu kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) direspon keras kader Demokrat di daerah. Di Kota Mojokerto sejumlah kader bereaksi menolak aksi tersebut.

DPC Demokrat Kota Mojokerto Tolak KLB
Denny Novianto. Ia menolak aksi kudeta. Yudi/ HARIAN BANGSA

Mojokerto, HARIAN BANGSA.net - Isu kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) direspon keras  kader Demokrat di daerah. Di Kota Mojokerto sejumlah kader bereaksi menolak aksi tersebut.  Mereka menyatakan akan tetap setia terhadap AHY dan mendukung penuh atas pemecatan tuju kader yang dianggap mbalelo.

Ketua  DPC Partai Demokrat Kota Mojokerto Deny Novianto mengatakan bahwa pihaknya menolak keras upaya beberapa pihak yang mendorong Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menggulingkan kepemimpinan AHY.  Mereka meneken surat pernyataan  untuk menolak KLB tersebut.

“Sekarang ini, isu KLB atas kepemimpinan AHY  berembus di jajaran kader Partai Demokrat, termasuk Jawa Timur. Gerakan ini dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” kata Deny, sembari menunjukan pernyataan penolakan upaya KLB. Senin (1/3)

Lebih lanjut, Deny juga mengatakan bahwa  gerakan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang berseberangan dan ingin merebut PD dari putra mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

"Mantan-mantan pengurus di pusat maupun daerah yang terus mempengaruhi pengurus dan kader di daerah untuk mendukung KLB. Mereka ini orang-orang lama yang sudah tidak lagi duduk di kepengurusan Partai Demokrat,” tandas Deny.

Selain itu,  ia juga menegaskan, jajaran pengurus dan kader DPC PD Kota Mojokerto tak pernah terpengaruh dengan bujukan kelompok pembelot tersebut. “Saya tegaskan, DPC Partai Demokrat Kota Mojokerto tetap mendukung AHY,” tegasnya.

Selanjutnya, ia meminta pihak-pihak yang berupaya mangacaukan PD untuk menghentikan gerakannya, khususnya di Jawa Timur.

“Jangan lagi ada orang-orang mengatasnamakan apapun yang mengacaukan Partai Demokrat, menghembuskan isu KLB, terutama di Jawa Timur. Berhenti mempengaruhi, karena kami tetap mendukung hasil Kongres Jakarta 15 Maret 2020,” tutupnya. (yep/rd)