Forum MWA PTN-BH Rumuskan RPP Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menjadi tuan rumah Silaturahmi Nasional dari Forum Majelis Wali Amanat (MWA) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) 2024.

Forum MWA PTN-BH Rumuskan RPP Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
Yani Panigoro (kanan) bersama Mohammad Nuh saat melakukan serah terima jabatan untuk ketua Forum MWA PTN-BH periode 2024-2025.

Surabaya, HARIANBANGSA.net - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menjadi tuan rumah Silaturahmi Nasional dari Forum Majelis Wali Amanat (MWA) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) 2024.

Kegiatan di Hotel JW Marriott Surabaya, Selasa (30/4) sore hingga malam, tersebut menjadi momentum dalam mengkritisi pembaharuan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (RPP RI) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sekaligus serah terima jabatan dari Institut Teknologi Bandung  (ITB) kepada ITS sebagai Ketua Forum MWA PTN-BH periode 2024 - 2025.

Ketua Forum MWA PTN-BH periode 2024 - 2025 Mohammad Nuh menyampaikan, MWA diharapkan dapat mencari hal-hal baik dalam manajerial dan society. Untuk itu, salah satu sesi kunci dalam forum ini  adalah menyusun RPP RI sebagai acuan baru dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. “Dalam penyusunannya, tidak bisa serta merta ditolak atau diterima tetapi perlu didetailkan dan dikaji berkala,” tegas guru besar yang akrab disapa Nuh tersebut.

Menurut Nuh, tradisi akademik, yakni tesis, antitesis, serta sintesis harus diadopsi dalam penyusunan RPP dan dikritisi dengan baik. Hal ini sangat penting karena akan memberikan kerangka hukum yang baru dalam mendukung pengelolaan PTN-BH. Pembahasan ini mendapat perhatian khusus, karena perubahan dari peraturan pemerintah (PP) akan berdampak langsung pada kebijakan pendidikan tinggi di seluruh negeri.

Salah satu isi dalam pembahasan RPP menitikberatkan untuk meringankan beban pemerintah dengan adanya PTN-BH. Hal ini dicontohkan dengan alokasi anggaran untuk SDM diberikan tidak hanya untuk dosen berstatus pegawai negeri sipil (PNS), tetapi dosen non PNS juga turut merasakan.

Hal lainnya juga memfokuskan pada amanah pendidikan jarak jauh mengingat pascapandemi pendidikan jarak jauh sempat menjadi transisi dan dampak digitalisasi mendorong pembelajaran tanpa ruang kelas. “Soal pendidikan jarak jauh juga harus dipertegas pemerintah,” tekan Nuh.

Pascaforum ini, hasil RPP akan ditindaklanjuti dengan membentuk tim kecil dalam meningkatkan kelembagaan, pengelolaan dana, pengembangan SDM, serta kapasitas dan kapabilitas pengelolaan PTN-BH. Keberhasilan silaturahmi dan rapat kerja Forum MWA PTN-BH Indonesia tahun ini mencerminkan semangat kolaborasi dan komitmen para pemangku kepentingan PTN-BH. ”Perlu dilakukan penguatan masing-masing PTN-BH dengan memanfaatkan otonomi akademik dan nonakademik,” ucap Nuh.

Mengawali pembukaan silaturahmi, Ketua MWA PTN-BH periode 2023 - 2024 Yani Panigoro dari ITB, menyambut hangat delegasi dari 21 MWA PTN-BH se-Indonesia. Dihadiri total 150 peserta, acara ini bertujuan memperkuat kerja sama dan jaringan antar PTN-BH serta mendiskusikan isu-isu penting dalam pengelolaan PTN-BH. “Semoga keberadaan forum ini semakin berarti dan seluruh PTN-BH semakin sukses menghasilkan saran yang dapat diberikan kepada pemerintah,” tutur Yani.

Kegiatan juga dilanjutkan dengan serah terima jabatan ketua MWA PTN-BH eriode 2023-2024 oleh ITB kepada ITS sebagai ketua MWA PTN-BH periode 2024-2025. Disambung dengan pemilihan wakil ketua MWA PTN-BH periode 2024-2025 secara musyawarah dalam forum. Akhirnya ditunjuk Wakil Ketua MWA PTN-BH Mohamad Nasir dari Universitas Diponegoro (Undip).(rd)