Fraksi PKB Tuban Soroti Program Bupati dalam P-APBD 2021
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Tuban, Syafi'uddin mengatakan, sebenarnya ada banyak program kegiatan yang tercantum dalam dokumen P-APBD 2021 yang diminta penjelasan detail.
nur syaifudin
Aug 27, 2021 10:28
0
Tuban, HB.net - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Tuban menyoroti beberapa program Bupati Aditya Halindra Faridzky dan Wakil Bupati, Riyadi S.H dalam P-APBD tahun anggaran 2021 ini. Dalam perubahan anggaran tahun ini Fraksi PKB setidaknya ada 5 poin penting yang harus dimengerti oleh eksekutif, dalam hal ini Pemkab Tuban.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Tuban, Syafi'uddin mengatakan, sebenarnya ada banyak program kegiatan yang tercantum dalam dokumen P-APBD 2021 yang diminta penjelasan detail. Tapi faktanya banyak substansi pertanyaan saat paripurna tidak terjawab secara jelas dan gamblang. Seperti, penjelasan dasar hukum beserta perangkat hukum mengenai BKK yang akan dipergunakan untuk jalan lingkungan.
"Termasuk data survey jalan dan jembatan yang akan dibangun tidak jelas titik dan datanya,"ungkap Syafi'uddin kepada wartawan, Jumat (27/8).
Tak hanya persoalan infrastruktur, Fraksi PKB juga mempersoalkan alasan penghapusan RTLH beserta data yang dihapus. Oleh sebab itu, F-PKB mendesak agar RTLH tetap dianggarkan, dengan masih banyaknya warga yang belum mempunyai rumah layak huni. Selanjutnya, terkait penurunan jumlah Bosda Madin yang terlalu signifikan, pemkab sebaiknya segera menetapkan jumlah anggarannya.
"Kami mendesak untuk meninjau ulang rencana pembangunan fisik yang belum terencana dengan baik dan benar sesuai kaidah perencanaan mengingat waktu efektif hanya 3 bulan,"beber Anggota Komisi I DPRD Tuban itu.
Selain beberapa hal diatas, F-PKB juga menyoroti terkait anggaran PKK yang terlalu besar yang ditaksir hingga Rp 600 juta lebih. Melihat kondisi pandemi seperti ini sebaiknya anggaran itu digunakan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Mengingat struktur kepengurusan PKK yang belum jelas dan mepetnya waktu penyerapan anggaran.
"Itu beberapa poin penting padangan kami terhadap jawaban bupati saat P-APBD anggaran 2021 kemarin,"jelasnya.
Sementara itu, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyampaikan, untuk P-APBD tahun ini memang difokuskan pada infrastruktur. Sedangkan, terkait RTLH pihaknya pada tahun ini telah menyiapkan sekitar 250 unit. Selanjutnya, untuk Bosda Madin diakui memang ada penurunan dikarenakan terkena recovusing. Termasuk anggaran dari Pemprov Jatim juga mengalami penurunan.
"Kalau untuk kepengurusan PKK sebentar lagi akan terbentuk," jawab Bupati Lindra.(wan/ns)
