Kemiskinan di Gresik Tembus 12,42 Persen, Pemkab Gandeng Ormas Perempuan Percepat DTKS

Kali ini, Pemkab Gresik menggandeng sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) perempuan untuk percepat DTKS. 

Kemiskinan di Gresik Tembus 12,42 Persen, Pemkab Gandeng Ormas Perempuan Percepat DTKS
Wabup Aminatun Habibah bersama para ormas perempuan. Foto: syuhud /HARIAN BANGSA

Gresik, HB.net - Pemkab Gresik mempercepat pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).  Upaya tersebut untuk penangan kemiskinan di Kota Pudak. Angkanya tembus 12,42 persen. Badan Statistika Nasional (BPS) mencatat, dari jumlah penduduk Kabupaten Gresik sebanyak 1.280.000 warga, ada 153.600 jiwa masuk ketegori miskin.

Kali ini, Pemkab Gresik menggandeng sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) perempuan untuk percepat DTKS.  Mereka antara lain, PKK, Fatayat NU, IWAPI, dan KOPRI. Wabup Aminatun Habibah  menginginkan, organisasi perempuan dapat membantu mengawal pendataan di desanya masing-masing. Pasalnya di lapangan banyak terjadi penyelewengan data antara yang miskin dengan yang tidak.

"Dalam pemberian  bantuan, kita mengacunya pada data BPS. Saya dan Bu Ummi (Kepala Dinsos)  butuh bantuan organisasi perempuan iuntuk bisa mengetahui mana yang benar-benar butuh dan tidak, sehingga nanti angka kemiskinan akan cepat turun," ucap wabup saat melakukan pertemuan dengan ormas perempuan di ruang Putri Cempo Kantor Bupati Gresik, Jumat (30/9/2022).

Wabup menyebutkan, pada  bulan Oktober tahun ini akan ada pendataan terpadu untuk memperbarui data kemiskinan.

"DTKS  akan menjadi acuan dalam menerima bantuan. Bulan Oktober nanti akan ada pendataan untuk mendapatkan bantuan selama 1 tahun kedepan," tegasnya.

Sementara itu,  Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Gresik, Ummi Khoiroh menyampaikan, agenda kali ini fokus pada program sosialisasi dari Dinsos terkait pendataan kemiskinan dan langkah dari pemerintah Kabupaten Gresik.

"Jadi  fokus kita akan gencar sosialisasi pendataan kemiskinan di Gresik. Program PKH inklusif. Juga jika tidak ada halangan padal 1 Oktober akan diluncurkan Universal Health Coverage (UHC). Program ini untuk mencover warga miskin yang sama sekali belum terdaftar di BPJS," katanya. (hud/ns)