Pilkada Serentak di Jawa Timur 2020, masih Diwarnai Politik Dinasti

SURABAYA, HARIANBANGSA.net - Politik dinasti masih mewarnai demokrasi di tanah air, termasuk Jawa Timur. Tongkat estafet kepemimpinan tidak hanya beralih dari orangtua ke anak tapi juga dari suami ke istri seperti di Banyuwangi. Ipuk Fiestiandani mendapatkan rekom dari DPP PDI Perjuangan untuk maju sebagai Calon Bupati menggantikan suaminya, Abdullah Azwar Anas yang sudah dua periode memimpin Banyuwangi.

Menurut Abdullah, Direktur Lembaga kajian Pelayanan Publik Jawa Timur (LKPP Jatim) hal itu sah-sah saja dalam demokrasi. Pasalnya siapa pun berdasarkan undang-undang memiliki hak yang sama untuk mencalonkan dan dicalonkan.

“Secara hukum siapapun punya hak mencalonkan dan dicalonkan, selama punya kualitas dan rekam jejak yang sesuai dengan syarat yang tertuang dalam undang-undang, seperti tidak sedang tersangkut masalah hukum dan tidak dicabut hak politiknya,"tutur Abdullah, Rabu (15/7).

Meski secara regulasi, dinasti politik diperbolehkan. Namun dirinya justru menyinggung secara etika politik yang mengusik rasa keadilan. Sebab dapat melahirkan oligarki (kekuasan yang dimiliki oleh sekelompok kecil).

“Dinasti politik sejatinya akan merusak demokrasi itu sendiri, karena akan melahirkan oligarki politik, dan selama pelaksanaan pilkada langsung pasca reformasi hal ini cukup tumbuh subuh di daerah–daerah. Jadi jangan heran jika kepala daerah di satu wilayah seakan jabatan menjadi warisan nenek moyang,”ujar Abdullah.

Abdullah melanjutkan, hanya rakyat yang bisa memutuskan menghentikan dinasti politik. Caranya dengan meningkatkan kesadaran politik di masyarakat mengingat dengan sistem pemilihan langsung suara rakyatlah yang menjadi penentu.“Rakyat harus dibangun kesadaran politiknya, karena dengan sistem pemilihan langsungkeputusan siapa yang akan menjadi kepala daerah berada sepenuhnya di tangan rakyat. Saya kira hal itu yang bisa memutus praktek dinasti politik,”pungkas Abdullah.  (mdr/ns)