DPR RI Komisi VIII Kunjungi Bondowoso, Bupati Minta Dukungan Program APBN
Seiring dengan menurunnya kasus Covid-19, Bondowoso mulai bangkit kembali baik dari sisi ekonomi maupun sosial kemasyarakatannya, akan tetapi masih terdapat permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan serius.
Diyah nisa
Aug 1, 2022 06:53
0
Bondowoso, HB.net - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Komisi 8 melakukan kunjungan ke Kabupaten Bondowoso, Senin, (01/08/2022). Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Bupati Bondowoso, Drs. Salwa Arifin bersama Kepala OPD yang berada dibawah naungan mitra kerja DPR RI Komisi VIII.
Bupati Salwa dalam sambutannya, mengatakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemkab berpedoman pada Visi "Terwujudnya Bondowoso Mandiri, Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil dan Terdepan dalam Bingkai Iman & Takwa".
"Namun 2022 ini difokuskan pada peningkatan inovasi sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi, yang mendorong kemandirian dan percepatan pemulihan ekonomi," ujar Bupati.
Seiring dengan menurunnya kasus Covid-19, Bondowoso mulai bangkit kembali baik dari sisi ekonomi maupun sosial kemasyarakatannya, akan tetapi masih terdapat permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan serius.
"Pengangguran, Kemiskinan masih meningkat, bencana alam, dan wabah penyakit mulut dan kaki (PMK) pada hewa," imbuhnya.
Ia berharap, dengan kehadiran Komisi VIII DPR RI ke Bondowoso merupakan berkah untuk dapat membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk diusulkan ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pendanaan APBN.
"Semoga berkenan memberikan arahan atas upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bondowoso, sebagai panduan dalam berkerja dan berbakti kepada masyarakat, bangsa dan negara serta dapat membawa Bondowoso MELESAT," tandasnya.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, S.Pt, mengaku di Bondowoso memang banyak persoalan, oleh karena itu pihaknya bersama anggota yang lain melakukan kunjungan ke Bondowoso. "Dalam penyaluran bantuan dari pusat itu Bondowoso terbelalang, artinya belum diperhatikan," ungkapnya saat dikonfirnasi.
Yandri menyebutkan salah satu contoh mendasar dalam penyaluran bantuan tentang madrasah yang belum mendapat bantuan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), sedangkan Kabupaten/Kota yang lain di Jawa Timur sudah memperoleh Bantuan itu. "Artinya ada diskriminatif terhadap Bondowoso," tegasnya.
Kedepan, kata Yandri, jika ada bantuan SBSN yang nilainya lumayan untuk madrasah, pihaknya akan mendahulukan Kabupaten Bondowoso untuk memperoleh bantuan. "Sejatinya Bondowoso harus ini harus dibantu," pungkasnya. (gik/diy)
