DPRD Jatim Berharap Sinergi Pusat  dan Daerah Terus Berjalan, Demi Keberlanjutan Pembangunan

Surabaya, HB.net - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berharap sinergi pusat dan daerah terus berjalan, demi keberlanjutan pembangunan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Istu Hari Subagio. Ia juga menyoroti kesamaan keberhasilan yang dicapai di tingkat nasional dan Jawa Timur, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi.

“Keberhasilan dari nasional hampir sama di Jatim dari sisi pertumbuhan ekonomi, indikator ekonomi yang cukup bagus, inflasi terkendali, makronya sama. Apa yang dilakukan Jatim on the track dengan nasional," kata Istu usai pembacaan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di Gedung DPRD Jatim, 16 Agustus 2024.

Politikus senior Partai Golkar itu menjelaskan, penanganan kemiskinan, stunting, kemudian bidang pendidikan, kesehatan semua akan berlanjut untuk kita tingkatkan lagi. Walaupun kemiskinan Jatim di bawah rata-rata nasional. Demikian pula stunting, tetapi perjuangan belum selesai.

"Untuk mencapai Indonesia Emas, kita masih membutuhkan banyak hal sebagai pondasi utama dari ekonomi, pendidikan, dan sosial,” tutur purnawirawan bintang dua tinggi TNI AD tersebut.

Istu Hari Subagio menekankan pentingnya kesinambungan dan peningkatan program-program yang telah berjalan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih besar. Ia menilai bahwa upaya penanganan kemiskinan dan stunting di Jawa Timur telah menunjukkan hasil yang baik, meskipun masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.

“Penanganan kemiskinan dan stunting di Jawa Timur memang sudah berada di bawah rata-rata nasional, namun kita harus terus bekerja keras untuk menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas. Pendidikan dan kesehatan adalah dua sektor utama yang harus terus kita perkuat untuk mencapai Indonesia Emas,” tandasnya.

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi menambahkan, berbagai target pembangunan di Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025, telah berjalan seiring dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden.

“Kalau di Jatim berdasarkan LPJ Gubernur yang sudah kita sepakati bersama dan kemarin dikuatkan lagi KUA PPAS 2025. Memang ada satu dua dari indikator itu yang belum tercapai, seperti indeks gini, tetapi kita dorong terus. Apa yang disampaikan Presiden paralel dengan yang dicapai di Jatim. Jadi kepentingan pembangunan Jatim bisa tercapai,” kata Kusnadi.

Kusnadi menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai target pembangunan, khususnya dalam bidang industri dan ekonomi. Salah satu contoh sukses adalah terwujudnya pembangunan smelter di Jawa Timur.

“Ide smelter ini sudah ada sejak kepemimpinan sebelumnya, tetapi Alhamdulillah di bawah pimpinan Bu Khofifah, komunikasi beliau bagus, maka smelter itu bisa terwujud di Jatim," imbuh Kusnadi.

Menurut Kusnadi, upaya hilirisasi industri di Jawa Timur telah membawa dampak positif terhadap perekonomian daerah. “Alhamdulillah kita bisa melakukan hilirisasi semacam itu, kita tidak mengekspor bahan mentah begitu saja, tetapi setengah jadi, yakni dicuci setengah jadi, maka perekonomian dapat meningkat,” imbuhnya.

Kusnadi juga optimistis terhadap masa depan pembangunan di Jawa Timur dengan hadirnya calon presiden baru yang berlatar belakang baik.

"Apapun di Jatim, geografisnya dalam konteks ke-Indonesiaan kita ada di tengah-tengah, 16 provinsi di luar bagian barat banyak yang bergantung pada Jatim, sehingga tidak bisa diabaikan begitu saja. Jadi dukungan dari mereka banyak dari kita. Pusat akan memahami geografis ini, jadi beruntunglah Jatim,” pungkas Kusnadi.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawait mengungkapkan sekarang ini di saat angka kemiskian di Jatim turun, jumlah penduduk miskin di Jember  justru meningkat.

Anggota DPRD Jatim periode 2019-2024 dan Forkopimda Jatim berfoto bersama usai menyaksikan pidato kenegaraan Presiden RI, Joko Widodo di ruang paripurna DPRD Jatim. foto: humas.setwanjatim.

"Permasalahan kemiskinan adalah permasalahan pekerjaan rumah bersama. Oleh sebab itu, fenomena kemiskinan tersebut ke depan jangan sampai terjadi lagi di Jember," ujarnya.

Berdasarkan data BPS Jember yang dikutip Gus Fawait -sapaan akrabnya-, tren jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember selama periode Maret 2022-Maret 2023 bertambah sebanyak 3,73 ribu jiwa. Dari 232,73 ribu jiwa pada Maret 2022 menjadi 236,46 ribu jiwa pada Maret 2023.

Tokoh Nahdliyin Inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini mengungkapkan prosentase penduduk miskin di Kabupaten Jember dalam rentang waktu satu tahun tersebut juga mengalami peningkatan sebesar 0,12 persen. Dari 9,39 persen pada Maret 2022 menjadi 9,51 persen pada Maret 2023.

Ditambahkan olehnya juga, penduduk miskin di Kabupaten Jember tidak ditangani dengan serius. Pemberian subsidi dan bantuan langsung kepada keluarga penerima manfaat hanya bersifat sementara dan senang sesaat. Bahkan, sekarang ini dengan kondisi prasarana yang cukup memadai salah satunya infrastruktur, maka tak ada investor satupun yang melirik berinvestasi di Jember."Saya akan all out  dan memastikan untuk pengentasan kemiskinan di Jember. Saya akan menarik banyak investor masuk ke Jember sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Jember," pungkas Gus Fawait. (mdr/ns)