Jelang Pilbup, DPR RI Minta Polda Jatim Kawal Penyerapan Anggaran di Sidoarjo

Dengan lemahnya pembangunan di daerah Sidoarjo, Muhajirin mengatakan bahwa kemungkinan ada ketakutan dari pelaksana pemerintahan di Sidoarjo untuk membelanjakan anggaran dengan baik.

Jelang Pilbup, DPR RI Minta Polda Jatim Kawal Penyerapan Anggaran di Sidoarjo

SURABAYA, HARIANBANGSA.net - Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si, bersama Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim, serta Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (28/8/2020), menerima kunjungan anggota komisi III DPR RI di selasar Gedung Tribrata Polda Jatimulya.

Menjelang pilkada serentak di sejumlah wilayah di Jawa Timur, Komisi III DPR RI, Rahmat Muhajirin, memohon kepada Kapolda Jatim agar lebih bersinergi dan berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, untuk penegakan hukum di Jawa Timur.

Seperti Sidoarjo yang ditinggalkan bupatinya lantaran tersandung kasus korupsi dan belakangan juga di tinggalkan oleh Pelaksana tugas (PLT) meninggal dunia. Kini masyarakat Sidoarjo tidak punya pemimpin, sehingga menghambat perkembangan daerah.  Rahmad Muhajirin memohon kepada pihak penegak hukum untuk membantu mendorong semua pihak yang terkait dalam pembangunan daerah, dan membantu dalam pengawasan program kegiatan penyerapan anggaran yang perlu pendampingan.

"Kepolisian adalah sebagai mitra kerja saya, dan saya memohon untuk bisa memanfaatkan Forkopimda Kabupaten Sidoarjo, untuk bisa segera menyelesaikan permasalahan Covid-19  di Sidoarjo,"jelas anggota Komisi III dari Fraksi Gerinda usai melakukan kunjungan dengan Kapolda Jatim.

Dengan lemahnya pembangunan di daerah Sidoarjo, Muhajirin mengatakan bahwa kemungkinan ada ketakutan dari pelaksana pemerintahan di Sidoarjo untuk membelanjakan anggaran dengan baik.

"Saya minta support aparat penegak hukum, untuk supaya melaksanakan pendampingan. Jadi kami tadi juga sudah ke Kejaksaan dan kami juga sudah sampaikan masalah pendampingan penyerapan anggaran, dan kami juga sudah sampaikan situasi disana bahwa pemerintah dengan PLH harus tetap jalan,"pungkas Rahmat. (ana/ns)