Paripurna DPRD Gresik, Bupati Gus Yani Tegaskan RS Gresik Selatan Dibangun Tahun 2023

Gresik, HB.net - DPRD Gresik menggelar rapat paripurna, dengan agenda  penyampaian jawaban bupati terhadap pemandangan umum (PU) fraksi terhadap  nota keuangan RAPBD 2023. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Gresik, Moh. Abdul Qodir, didampingi Wakil Ketua (Waka) Nur Saidah, Ahmad Nurhamim, dan Mujid Riduan, digelar di ruang paripurna DPRD setempat, Rabu (2/11/2022).

Rapat dihadiri langsung oleh Bupati Gresik, Fandi Akhmaad Yani, beserta pejabat Pemkab Gresik. Bupati dalam jawaban PU tujuh fraksi, yakni Fraksi Gerindra, Golkar, PDIP,  Amanat Pembangunan, Nasdem, Demokrat dan PKB, memberikan penjelasan secara  gamblang. Ia menyatakan, bahwa nota keuangan RAPBD 2023, untuk kekuatan fiskal belanja diproyeksikan sebesar Rp 4,062 triliun. Sementara untuk pendapatan, diproyeksikan Rp 3,8 triliun.

"Dari kekuatan fiskal belanja dan pendapatan itu, diestimasikan mengalami defisit sekitar 179 milliar atau  5,1 persen. Sementara ada sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Rp 23 miliar," ucapnya.

Bupati lantas menyebutkan bahwa,  pada APBD tahun 2023, Pemkab Gresik memprioritaskan tiga pembangunan. Yakni, infrastruktur jalan, penanganan banjir Kali Lamong, dan pengurangan angka kemiskinan.

"Pada tahun 2023, Pemkab Gresik juga membangun sarana kesehatan atau rumah sakit (RS) di Gresik selatan. Total anggaran Rp 85 miliar," tuturnya.

Ditegaskan ia, pembangunan RS di wilayah Gresik selatan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

"Pada tahun 2023, kami juga menganggarkan untuk berobat gratis melalui progaram Universal Health Coverage (UHC), atau sistem penjaminan kesehatan secara menyeluruh. Anggarannya Rp 100 miliar, dengan  cakupan  89 persen masyarakat terlayani kesehatan gratis," jelasnya.

Selanjutnya, program infrastruktur jalan. Bahwa pada tahun  2023, kondisi jalan  mantap di Kabupaten Gresik sudah mencapai 70 persen. Skala prioritas perbaikan jalan rusak berat.

"Kami juga menganggrakan untuk jalan poros desa (JPD) dan jalan linglungan Rp 108 miliar. Sementara untuk pemantapan jalan, dan perbaikan,  juga jembatan dianggarkan Rp 281 miliar. Ada  70 ruas. Perbaikan jalan yang  tak lelang melalui unit reaksi cepat (URC) BIMA DPUTR," imbuhnya.

Para anggota DPRD Gresik dan pejabat Pemkab Gresik mengikuti paripurna. Foto: SYUHUD/HB.

Kemudian, soal kemiskinan. Bupati menyatakan, penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu program prioritas. Pemkab Gresik pada tahun 2023 telah mencanangkan sejumlah program untuk mengurangi jumlah kemiskinan. Antara lain, melalui bantuan keuangan padat karya. Bedah rumah warga miskin tak layak,  bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) untuk siswa dari keluarga tak mampu, UHC, insentif untuk guru, dan sejumlah program lainnya.

"Untuk Bosda dialokasikan Rp  175 miliar. Sementara  Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPGDS) Rp  20 miliar. Kami juga anggaran untuk Marbot," beber bupati.

Adapun, penanganan banjir Kali Lamang. Dikatakan bupati,  Pemkab Gresik terus melakukan upaya untuk penanganan Kali Lamong agar tak kembali meluap pada saat musim bujan.

"Saya ucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi atas masukan, supportnya untuk penanganan infrastruktur jalan, penanganan banjir Kali Lamong, dan pengurangan angka kemiskinan," katanya.

Selain program tersebut, kata bupati, Pemkab Gresik pada tahun 2023, juga konsen terhadap penangan sampah. Pemkab akan membangun tempat penampungan sampah terpadu (TPST) di 2 lokasi. Pulau Bawean dan Desa Belahanrejo, Kecamatan Kedamean. Anggarannya Rp 9 miliar.

"Pemkab pada tahun 2023, juga akan pengadaan truk sampah. Anggarannya Rp 5 miliar," paparnya.

Terkait anggaran untuk 330 desa, melalui program alokasi dana desa (ADD), kata bupati, pada tahun 2023, Pemkab mengalokasikan Rp  172 miliar. Juga dialokasikan anggaran untuk insentif ketua rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

"Diharapkan bisa mensejahterahkan perangkat," katanya.

Bupati menambahkan, untuk belanja program-program tersebut, sudah dialokasikan di organisasi perangkat daerah (OPD) masing. Seperti DPUTR, DCKPKP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan OPD terkait.

Pada kesempatan ini bupati menyatakan,  bahwa Pemkab Gresik melalui OPD penghasil terus memaksimalkan potensi pendapatan. Baik pajak maupun retribusi daerah untuk menopang pembiayaan pembangunan.

"Antara lain, kami lakukan inovasi untuk penentuan  zona nilai tanah sebagai dasar pemungutan objek pajak dengan dasar  nilai jual objek pajak (NJOP). Langkah ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)," jlentrehnya.

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani membacakan jawaban PU Fraksi terhadap nota keuangan RAPBD 2023. Foto: SYUHUD/HB.

"Termasuk juga di wilayah Java Integrated Industrial Ports and Estate (JIIPE). Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) disana ditargetkan Rp 1 triliun setelah 2.200 hektar lahan  telah dibebaskan," pungkasnya.

Sementara Abdul Qodir menyatakan,  jawaban bupati terhadap PU tujuh fraksi  akan jadi masukan alat kelengkapan DPRD (AKD)  dalam pembahasan dan rapat  finalisasi RAPBD 2023. (hud/ns)