Penyampaian Pendapat Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2023 Banggar Kritisi Kinerja BUMD

Surabaya, HB.net - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur mengkritisi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada dalam naungan Pemprov Jatim. Banggar berharap kinerja BUMD bisa lebih ditingkatkan sehingga bisa memberi kontribusi yang maksimal bagi pendapatan asli daerah atau PAD.

Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Banggar DPRD Jatim, Nasih Aschal dalam paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Banggar tentang Raperda Pertanggungjawaban APBD Jatim Tahun Anggaran 2023, di Gedung DPRD Jatim, Rabu (19/6/2024)

Ra Nasih mengungkapkan, BUMD hanya mampu merealisasikan Rp459,794 miliar dari target Rp471,791 miliar, artinya realisasi target hanya mencapai 97,46 persen sepanjang tahun 2023.

"Penerimaan pajak daerah dan retribusi pertumbuhannya masih dibawah 4 persen, selain itu PAD yang realisasinya tidak mencapai target dari penyerahan hasil laba BUMD," kata pria yang akrab disapa Ra Nasih itu.

Tokoh Nahdliyin Inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin tersebut juga menyinggung perihal belanja daerah yang ia nilai perencanaan terhadap rencana Kerja Anggaran OPD belum matang sehingga indikator kinerja pembangunan banyak catatan masalah.

"Sisa anggaran belanja OPD seperti di Bapenda, PU, PRKP, Cipta Karya, dan OPD lainnya hendaknya Pemprov lakukan rasionalisasi untuk selanjutnya dilakukan realokasi terhadap sektor strategis," kata politikus Fraksi NasDem ini.

Terpisah, Anggota Komisi C DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika mengatakan, ada tiga masalah mendasar yang dihadapi BUMD sehingga tidak bisa meningkatkan kinerjanya. Selain permodalan dan bisnis plan yang masih belum matang, tata kelola yang kurang baik menjadi hambatan untuk meraup pendapatan yang maksimal.

 “Tiga poin kalau kita bicara masalah permodalan, SDM dan Manajemen selalu disampaikan dan itu betul sebuah persoalan,” kata anggota DPRD Jatim dari dapi Banyuwangi-Bondowoso-Situbondo tersebut.

Wakil Ketua DPD Golkar Jatim itu. mengatakan, salah satu langkah untuk mengatasi masalah modal bagi BUMD adalah kebijakan adanya sistem Kerja Sama Operasi (KSO) yang diatur dalam PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Maka perlu ada terobosan sebagai salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan oleh BUMD untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya.

KSO adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih BUMD atau antara BUMD dengan pihak swasta untuk melaksanakan suatu usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Meski demikan, dia meminta agar sistem KSO itu benar-benar bisa dikaji secara matang, agar kedepan tidak menimulkan masalah hukum.

 “KSO seperti apa kedepanya, tentu kalau kita KSOkan BUMD perlu banyak kajian. Aprasial dan sebagainya mungkin itu masalahnya adalah waktu,” tegasnya.

Dikatakan Yudha, Ketika BUMD mengajukan tambahan modal perlu Peraturan Daerah. “Untuk menuju suatu Perda tidak bisa kita menawarkan, dan harus BUMD terkait dan yang mengajukan, harus dengan bisnis plan yang tertata rapi dan visible,” tegasnya.

Pranaya Yudha juga mendorong agar BUMD melakukan pembenahan dalam tata kelola SDM. Sehingga, BUMD bisa bekerja secara profesinal mengemban misi meraih PAD dan misi sosial.

 “Yang ketiga kita bicara SDM, kami dorong adalah aspek meritokratif. Artinya ada dari beberapa misi keuntungan dan misi sosial. Misi ini harus diseimangkan tanpa meninggalkan profesionalisme,” tandasnya.

Dia mengatakan, pihaknya juga melakukan intervensi pasar untuk menekan kebutuhan pokok di Jatim. Dengan adanya intervensi tersebut dia yakin bisa menekan angka inflasi.

Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, Pimpinan DPRD Jatim Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio dan Hj. Anik Maslachah hadir dalam paripurna pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Jatim TA 2023. foto : dok.info.setwandprdjatim.

 “Dengan adanya intervensi maka untuk pangan sudah terjadi deflasi minus 0,5 persen. Itu yang dicatat oleh BPS Jatim. Ini sudah cukup luar biasa dengan intervensi yang ada,” jelasnya

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad mengatakan, BUMD dapat menjadi teladan dalam kinerja ekonomi, baik bagi sektor swasta maupun masyarakat luas. Dengan begitu, bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah yang signifikan bagi Pemprov Jatim.

Ketua DPD Gerindra Jatim itu mengatakan, selama lima tahun terakhir, kondisi ekonomi di Jatim cukup baik meski dalam beberapa waktu dilanda pandemi Covid 19. Dia berharap BUMD juga memberikan kontribusi maksimal, agar potensi PAD bisa ditingkatkan lebih besar lagi.

 “Besar harapan kami ada pihak yang terlibat memberikan catatan betul, BUMD yang kita banggakan banyak kontribusinya,” imbuh Sadad.

Pria yang akrab disapa Gus Sadad itu meminta agar Pemprov dan Komisi C DPRD Jatim terus bersinergi untuk memberikan masukan yang produktif, agar kinerja BUMD di Jatim bisa ditingkatkan. Selama ini, dia mencatat, hanya beberapa BUMD saja yang memiliki kontribusi PAD cukup baik bagi Jatim.

 “Sebagai otokritik juga, keseriusan dalam membangun spin off seperti BUMD Syariah yang sempat terhenti perlu dibangun lagi semangatnya karena Jawa Timur ini penduduknya mayoritas muslim,” ujar politisi yang pada periode nanti melenggang ke senayan sebagai anggota DPR RI. (mdr/ns)