Sektor Pariwisata Mulai Bergerak

Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi, M Y Bramuda, pihaknya mempunyai aplikasi untuk mengontrol dan mengawasi pengelola destinasi terkait kuotanya. Dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan sistem ticketing online dalam memantau jumlah wisatawan yang masuk.

Sektor Pariwisata Mulai Bergerak
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi, M Y Bramuda.
Sektor Pariwisata Mulai Bergerak

Banyuwangi, HB.net - PPKM memang belum dicabut, namun banyak kegiatan yang dulunya dibatasi kini telah diperbolehkan. Hal ini berpengaruh posisitf terhadap sektor pariwisata khususnya perhotelan. Di Banyuwangi kegiatan wisata dan hotel perlahan naik.

Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi, M Y Bramuda, pihaknya mempunyai aplikasi untuk mengontrol dan mengawasi pengelola destinasi terkait kuotanya. Dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan sistem ticketing online dalam memantau jumlah wisatawan yang masuk.

“Untuk kunjungan destinasi wisata dalam waktu sepekan kemarin mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari awalnya 11ribu naik menjadi 14 ribu. Jumlah yang masih relatif aman kalau dibandingkan dengan jumlah destinasi wisata yang ada di Banyuwangi pada bidang wisata,” katanya.

Sementara, tingkat hunian hotel, tercatat ada 4 ribuan sekarang meningkat menjadi  5 ribu. Artinya ada peningkatan yang signifikan destinasi juga naik tetapi tidak meledak dan hotel juga juga ada kenaikan sekitar 20 persen.

Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Banyuwangi mengalami kesulitan mendapatkan setoran karena hotel dan restoran tidak beroperasi dan destinasi wisata masih tutup beberapa bulan terakhir.

Director of Sales Aston Banyuwangi, Yeti M Mawikere mengatakan, tingkat okupansi Hotel bintang empat yang beralamat di jalan Brawijaya, Banyuwangi ini mencapai 50  persen pada September ini. "Jika dibandingkan saat penerapan level PPKM 4 lalu ada kenaikan 30 persen. Karena saat itu tingkat okupansi kita sekitar 20 persen," kata Yeti kamis (24/9).

Menurutnya, kenaikan okupansi ini dipengaruhi dampak positif turunnya level PPKM di Pulau Jawa dan Bali, sehingga ada kelonggaran kebijakan untuk bisnis perhotelan dan restoran meskipun terbatas. Para tamu yang menginap pun mayoritas berasal dari kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti Surabaya dan Jakarta.

Para tamu yang menginap di tempatnya rata-rata untuk keperluan bisnis. "Kalau untuk keperluan wisata sepertinya masih belum," ujarnya.

"Bila fleksibel dan tidak terlalu rumit untuk calon penumpang transportasi udara, cukup tunjukkan kartu vaksin tanpa tes PCR. Mungkin tingkat okupansi hotel bisa normal kembali," harapnya. (guh/diy)