Masih Off, SHS Tunggu Izin Proses Belajar Mengajar

Surabaya, HARIAN BANGSA.net - Mengapa Surabaya Hotel School (SHS) belum juga buka? Padahal sudah banyak sekolah yang buka. SMA-SMK, perguruan tinggi sudah ada yang mulai masuk. Kenapa SHS belum ? Pertanyaan seperti itu mungkin banyak ditanyakan para siswa, orang tua siswa, atau para calon siswa.

Owner SHS Bagus Supomo menjelaskan, masing-masing sekolah atau lembaga pelatihan sudah ada yang mengatur. Seperti PTN atau PTS berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud. Untuk SMA-SMK diatur oleh Dinas Pendidikan masing-masing provinsi. Sedangkan untuk lembaga keterampilan dan pelatihan (LKP) seperti SHS ini, berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Vokasi Kemendikbud.

"Dari pembagian bidang-bidang tersebut sudah jelas bukan, mengapa kebijakan yang harus dipatuhi berbeda-beda," katanya, Sabtu (22/8).

Sebenarnya sudah ada LKP yang bisa buka. Ada kebijakan dari Dirjen Vokasi bahwa LKP bisa mulai aktif jika sudah mendapat rekomendasi dari Satgas Covid 19 setempat.

"Salah satu yang menjadi pertimbangan untuk bisa mendapat rekomendasi adalah jumlah siswa pada sekolah tersebut. Jika jumlah siswa tidak terlalu banyak, rekom akan mudah didapat. Namun jika siswa banyak ada pertimbangan tersendiri dari Satgas Covid 19," ungkapnya.

Alasan itulah sehingga SHS masih belum memulai pembelajaran hingga waktu yang belum ditentukan. Padahal semua tempat di SHS sudah memenuhi protokol kesehatan. Siswa SHS berjumlah 400-an lebih yang masih aktif inilah dikhawatirkan karena besar kemungkinan menjadi kluster baru penyebaran virus.

Ia menegaskan, jika siswa yang sudah mendekati akhir menuju tes dilakukan trainning magang terlebih dahulu baru melakukan tes. Namun siswa yang baru masuk awal Maret dan siswa yang mengikuti gelombang Juli nantinya pembelajaran masih menunggu izin dalam waktu yang belum ditentukan.

Sebenarnya, setelah pemerintah meliburkan aktivitas belajar mengajak, SHS sempat melakukan daring atau virtual. Namun, dirasa kurang efektif dan hanya dilakukan selama 2 bulan. Karena dari sekian siswa yang mengikuti hanya 10 sampai 20 persen. Sisanya tidak hadir entah karena sinyal buruk, tidak memiliki kuota, dan lainnya.

"Jadi menurut kami tidak maksimal. Apalagi kita banyak praktiknya, dan tidak semua siswa memiliki bahan atau benda praktik. Seperti pelayanan dapur, kasur standar hotel, dan lainnya sehingga itu menjadi kendala kami juga ketika melakukan daring," tegasnya.

"Harapan mudah-mudahan cepat baik keadaannya, sehingga para siswa bisa belajar dengan maksimal. Masalah kesehatan jangan dicampuradukkan dengan politik. Supaya segera selesai," pungkasnya.(sby1/rd)