DPRD Tuban Keluarkan 4 Rekomendasi Terkait Kualitas BPNT

TUBAN, HARIAN BANGSA.net - Setelah melakukan hearing atau rapat kerja terkait kualitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan berbagai pihak, DPRD Tuban akhirnya mengeluarkan 4 rekomendasi.

Rekomendasi itu dikeluarkan oleh Ketua DPRD Tuban, Miyadi setelah memimpin rapat dengan Komisi IV dengan Dinas Sosial P3A, beberapa pendamping PKH, TKSK, perwakilan KPM dan supliyer di ruang paripurna, Selasa (9/6).

Ketua DPRD Tuban, Miyadi mengatakan, merespon dan menampung semua masukan terkait kualitas BPNT yang dinilai kurang nagus. Dari situ pihaknya akan merespon dan mengevaluasi pelaksanaan pogram.

Artinya yang membuat kebijakan Tim Koordinasi (Tikor) Bansos Pangan harus dievaluasi. Sebab, selama ini banyak masukan dan keluhan dari masyarakat.

"Kami tegaskan akan mengevaluasi ini," terangnya.

Rekomendasi kedua kata dia, penyuplai BPNT seperti beras, daging, telor maupun lauk pauk lainnya harus didadaptkan dari dalam Kabupaten Tuban. Jangan sampai pengadaan bantuan itu diambil dari luar Tuban.

Kemudian, rekomendasi ketiga bagi penyuplai program BPNT sebaiknya menyediakan barang yang berkualitas. Tak hanya itu, sebaiknya jangan menyalahi aturan. Jika terdapat pelanggaran maka DPRD tidak segan dan tak pandang bulu melaporkan oknum tersebut.

"Rekomendasi yang terakhir penyedian daging, beras dan telur harus berkualitas bagus dan sesuai standar. Disisi lain, dari sini BUMD juha bisa berperan," tegasnya.

Sementara itu, Plt Dinsos P3A Kabupaten Tuban, Joko Sarwono menyampaikan, terkait hearing tersebut pihaknya akan mengevaluasi dan melaporkan hasil hearing pada kemensos. Ia pun meminta agar pendamping PKH dan TKSK melaksanakan program ini dengan baik. Selanjutnya, meminta kepada penyuplai program BPNT agar menyediakan barang sesuai standar.

"Kalau wacana menghilangkan supliyer itu tidak. Karena sesuai aturan di Kemenkes dalam penyaluran ini harus ada supliyer. Tetapi, kalau ada supliyer nakal maka akan disangsi," ungkapnya. (wan/ns)