Hasil Reses I DPRD Gresik Tahun 2023,  Fraksi Nasdem Minta Penertiban Kendaraan Besar

Masukan itu diharapkan dapat diakomodir dalam bentuk program kerja yang nantinya  diharapkan dapat diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan perangkat daerah.

Hasil Reses I DPRD Gresik Tahun 2023,  Fraksi Nasdem Minta Penertiban Kendaraan Besar
Empat pimpinan DPRD Gresik, Ketua Much Abdul Qodir, dan Wakil Ketua Nur Saidah, Ahmad Nurhamim, serta Mujid Riduan saat paripurna laporan reses I. FOTO: SYUHUD/HB.net

Gresik, HB.net – Fraksi Nasdem DPRD Gresik dalam laporan hasil serap aspirasi (reses) I tahun 2023, melaporkan sejumlah hal menarik yang disampaikan dalam rapat paripurna pada Senin, 20 Maret 2023.

Anggota Fraksi Nasdem, Musa menyampaikan, hasil reses I tahun 2023, kelima anggota Fraksi Nasdem, yakni Mohammad Nasir Kholil, Musa, Mahmud, Nur Hudi Didin Arianto, dan Catur Dadang Rahardjo banyak mendapatkan masukan dari masyarakat.

Dikatakan dia,  pada reses I tahun 2023 anggota Fraksi Nasdem telah melaksanakan kegiatan reses di beberapa wilayah Gresik Selatan, Tengah, Utara dan di Kepulauan Bawean. Mereka  mendapatkan banyak masukan dari masyarakat terkait dengan masalah infrastruktur seperti jalan, drainase, banjir, air bersih, sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan, pelayanan, pertanian dan  peternakan.

Masukan itu diharapkan dapat diakomodir dalam bentuk program kerja yang nantinya  diharapkan dapat diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan perangkat daerah.

Masukan itu, kata dia, terkelompok dalam sejumlah bidang. Bidang Perhubungan. Antara lain, masyarakat meminta agar menertibkan kendaraan-kendaraan berat yang beroperasi di jam-jam padat (pulang kerja), dan menertibkan parkir liar yang sangat meresahkan masyarakat.

"Kami meminta pengaturan lalulintas di Kabupaten Gresik dievaluasi dikarenakan masih banyaknya dan makin bertambahnya titik kemacetan di kabupaten Gresik," kata Musa kepada HARIAN BANGSA, Minggu (26/3/2023).

Kemudian, masyarakat di wilayah Mengare, Kecamatan Bungah, mengeluhkan nelayan dari luar Gresik  menangkap ikan di wilayah Mengare menggunakan alat tangkap trawl dan dengan menggunakan kapal besar.

"Ini harus ditertibkan agar tak terjadi konflik antarnelayan," pinta politisi asal Pulau Bawean ini.

Selanjutnya, kata Musa, Bidang Kesejahteraan Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan. Antara lain, perlu adanya penanggulangan bagi kenakalan remaja serta masih maraknya peredaran narkotika di Kabupaten Gresik. Sebab,  menghantui masyarakat, terutama terhadap para remaja.

"Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pekerja sosial seperti tukang gali kubur,' tuturnya.

Di bidang ini, kata Musa, Fraksi Nasdem juga meminta perlunya penambahan alat kesehatan (alkes) untuk Poskesdes atau Polindes di setiap setiap desa.

"Juga perlu perhatian khusus terhadap janda miskin, anak yatim piatu supaya bisa diberikan proram bantuan," jelasnya.

Lalu, Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Antara lain, pelayanan program uneversal healt corverage (UHC) bagi masyarakat yang membutuhkan masih belum sesuai harapan karena masih dihadapkan dengan syarat-syarat pemberkasan yang berbelit. Padahal, program UHC harusnya cukup menunjukan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) saja.

"Untuk hibah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masyarakat banyak yang menyesalkan pencairan bantuan yang dicairkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), karena banyak ketidak sesuaian mulai dari pagu serta kualitas bahan," terangnya.

Selain itu, Bidang Perekonomian. Antara lain, tenaga kerja lokal harus diutamakan, terutama di wilayah ring satu perusahaan besar di kawasan Java Integrated Industrial Ports and Estate (JIIPE), seperti di wilayah Mengare,  yakni di Desa Tanjung Widoro, Keramat dan Watuagung, Kecamatan Bungah.

Adapun Bidang Pembangunan, Sarana dan Prasarana. Antara lain, perlunya pembangunan dan rehabilitasi jalan poros desa di Kecamatan Manyar, Bungah dan Sidayu dikarenakan banyak jalan poros desa sudah rusak parah dan membahayakan warga sekitar.

"Lapangan sepakbola di wiliyah Mengare tidak terurus dan perlu dilakukan rehabilitasi dan pembangunan sarana prasaraana lapangan sepakbola," ungkapnya.

"Permasalahan bahan bakar solar untuk nelayan sangatlah langkah. Masyarakat  meminta untuk dibangunkan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN)Untuk nelayan agar kelangkaan bahan bakar solar untuk nelayan bisa teratasi," sambungnya.

Anggota Fraksi Nasdem, Catur Dadang Rahardjo menyerahkan laporan hasil reses I. FOTO: SYUHUD/HB.net

Lebih jauh Musa menyatakan, dalam reses I, anggota Fraksi Nasdem juga mendapatkan sejumlah keluhan dan masukan dari masyarakat. Di Kecamatan Sangkapura, dan Tambak, Pulau Bawean sangat perlu diadakanya rehabilitasi dampak banjir bandang dan longsor dengan sesegera mungkin.

"Penataan dan perbaikan utilitas perkotaan di Kecamatan Sangkapura, serta penataan dan perbaikan Pasar Tradisional Sangkapura yang terdampak oleh banjir," katanya.

"Rehabilitasi GSP (Garis Sempadan Pantai) yang rusak berat akibat banjir rob dengan penanggulangan pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) supaya tanah warga tidak terancam hilang," imbuhnya.

Juga, kata Musa, perlunya pembangunan sarana prasarana olahraga, baik lapangan sepakbola dan lapangan volly di Pulau Bawean agar tumbuh bibit-bibit atlet muda. Dan, masyarakat wilayah Kecamatan Menganti dan Kedamean menginginkan pembanguan ruang terbuka hijau.

"Permasalahan sampah juga menjadi prioritas, sehingga perlu dilakukan penanganan sampah secara terpadu karena masil belum banyak tersedia tempat pembuangan sampah sementara. Masyarakat juga menginginkan pengolahan sampah organic dan unorganic untuk mengurangi penumpukan sampah," lanjitnya.

Musa menambahkan, pembangunan jalan poros desa  di Desa Tanjungan dan Gadung Kecamatan Driyorejo, banyak kondisi jalan yang sudah rusak dan berlubang, bahkan masih banyak yang berupa tanah.

"Pembangunan gedung madrasah MI, MTs dan MA, serta pondok pesantren (ponpes) karena banyak fasilitas pendidikan agama yang kondisinya sudah tidak layak," pungkas Musa. (hud/ns)