Pembahasan Lanjut, DPRD Gresik Bentuk Dua Pansus Ranperda dan Perubahan Tatib

Gresik, HB.net - DPRD Gresik menggelar rapat paripurna dengan agenda pembentukan panitia khusus (Pansus) Rancangan Perda tentang Perubahan ketiga Nomor 12 tahun 2016, tentang pembentukan Perangkat Daerah, dan  Perubahan Peraturan tata tertib (Tatib) DPRD Gresik Nomor 1 tahun 2019.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim, didampingi Wakil Ketua, Mujid Riduan digelar di ruang paripurna DPRD setempat, Selasa (28/11/2023).

Rapat paripurna internal DPRD Gresik yang dihadiri para anggota, dilakukan pemilihan pimpinan Pansus I dan II.  Rapat pemilihan pimpinan pansus dipimpin Wakil Ketua, Mujid Riduan, memutuskan, Pansus I dipilih Muchammad Zaifudin sebagai ketua dan Wongso Negoro  sebagai wakil ketua. Untuk Pansus II, Jumanto sebagai ketua, dan Mustajab sebagai wakil ketua.

Sementara itu, Ketua Pansus I, Muchammad Zaifudin menyatakan, setelan Pansus I terbentuk, kemudian akan bekerja untuk membahas Rancangan Perda tentang Perubahan ketiga Nomor 12 tahun 2016, tentang pembentukan Perangkat Daerah.

"Pansus menggelar rapat internal dulu sebelum melakukan pembahasan dan pendalaman," katanya.

Sekwan, Mokh Najikh membacakan susunan anggota Pansus I dan II.FOTO: SYUHUD/HB.

Dikatakan Zaifudin, Pansus I membahas pemisahan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

"Pemisahan BPPKAD ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan fungsi pendapatan dan pengelolaan keuangan. Dengan harapan  agar lebih tepat fungsi, ukuran, beban kerja, dengan tetap memperhatikan prinsip proporsional, efektif dan efesien," tutur anggota Fraksi Gerindra ini.

Ketua Pansus II, Jumanto menyatakan, Tatib Nomor 1 Tahun 2019 DPRD Gresik dilakukan perubahan karena adanya perubahan Struktur Organisasi Tata Laksana (SOTK) Pemkab Gresik, yakni di BPPKAD Gresik.

"Karena adanya perubahan SOTK pemisahan BPPKAD, menyebabkan Tatib DPRD Gresik juga dirubah," ucap Jumanto kepada HARIAN BANGSA.

Dikatakan Jumanto, dalam Tatib DPRD juga akan diatur protokoler rapat-rapat. Di dalam Tatib DPRD Gresik sekarang disebutkan, ketika dalam rapat paripurna bupati tak.hadir, bisa diwakili oleh wakil bupati.

"Dalam Tatib DPRD Gresik nanti akan dimasukkan tambahan dalam pasal jika dalam paripurna jbupati dan wabup tak bisa hadir, maka bisa diwakili oleh sekda. Sehingga, paripurna tetap bisa dilanjutkan," terang anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Namun demikian, kata Jumanto, apakah sekda yang mewakili bupati dan wabup bisa mengambil kebijakan strategis atau tidak.

"Ini yang akan kami bahas dan kami rumuskan," terangnya.

Ditambahkan Jumanto, Pansus Ii setelah terbentuk dalam rapat paripurna, telah melakukan rapat internal.

"Pansus II belum kerja lakukan kunjungan kerja untuk pendalaman materi Perubahan Peraturan tata tertib (Tatib) DPRD Gresik Nomor 1 tahun 2019 yang kami bahas," pungkasnya.

Ahmad Nurhamim menyatakan, Pansus I dan II setelah terbentuk, akan melakukan kerja-kerja legislasi untuk pendalaman dalam membahas Rancangan Perda tentang Perubahan ketiga Nomor 12 tahun 2016, tentang pembentukan Perangkat Daerah, dan  Perubahan Peraturan tata tertib (Tatib) DPRD Gresik Nomor 1 tahun 2019.

Para anggota DPRD Gresik saat ikuti rapat paripurna. FOTO: SYUHUD/HB.

"Setelah terbentuk dalam paripurna akan ada kerja-kerja legislasi dilakukan Komisi I dan II dalam membahas Ranperda dan peribahan tatib DPRD," katanya.

Ditambahkan Nurhamim, dalam pendalaman dan pembahasan ranperda dan perubahan tatib, juga akan dilakukan KKLD.

"KKLD dilakukan ke kabupaten atau kota yang telah memberlakukan ranperda dan perubahan tatib yang tengah kami bahas," pungkas Ketua DPD Golkar Gresik ini. (hud/ns)